TOBOALI, KABARBABEL.COM – Ketua Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kabupaten Bangka Selatan Tahang HS menilai menilai rencana kebijakan impor beras 1 juta ton oleh pemerintah pusat tidak tepat memasuki musim panen saat ini.
“Alangkah lebih efektifnya, pemerintah berfokus memaksimalkan lahan pertanian agar produksi beras lebih banyak, sehingga mencukupi kebutuhan dalam negeri khususnya,” katanya kepada wartawan, Selasa (9/3).
Menurut Tahang, hal yang paling utama kebutuhan para petani saat ini yakni masalah pengelolahan dan bantuan pupuk subsidi. Setidaknya, bisa menambah kuota yang bisa dibuat kebijakannya oleh pemerintah pusat untuk membantu petani.
Hal senasa juga disampaikan Ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Sepakat Jaya Desa Rias, Kecamatan Toboali Ariyanto. Menurutnya wacana kebijakan pemerintah tersebut seakan mengancam kesejahteraan petani padi.
“Sedikit mengusik kita lah pak, karena ini baru wacana ya. Kalau itu terjadi, yang kita khawatirkan itu bisa berpengaruh dengan harga beras. Kalau terjadi impor, harga beras otomatis akan menurun sedangkan petani mengeluarkan modal awal lebih besar,” katanya.
Sementara itu, Karyanto salah satu Petani di Desa Rias juga tak setuju akan wacana kebijakan tersebut. Menurutnya langkah yang akan diambil pemerintah kurang tepat lantaran petani juga susah untuk menjual gabah karena tidak ada penampungnya.
“Wacana ini kurang tepat, kami tidak setuju, karena untuk menjual gabah saja sudah kesusahan kami. Memang ada pabrik yang mau menerima, tapi harus di hutang dulu pak, tidak cash bayarannya,” keluh Karyanto.(dev/kbc)