Habiskan Anggaran Rp2,8 Milyar, Pembangunan Sarpras di Pantai Tangsi Toboali Diduga Bermasalah

Habiskan Anggaran Rp2,8 Milyar, Pembangunan Sarpras di Pantai Tangsi Toboali Diduga Bermasalah

TOBOALI, KABARBABEL.COM – Pembangunan sejumlah sarana dan prasarana di kawasan wisata Pantai Tangsi di Kota Toboali Kecamatan Toboali oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangka Selatan (Basel) pada tahun 2020 sebesar Rp2,8 milyar diduga bermasalah.

Berdasarkan informasi di lapangan, hal yang memicu peningkatan sarana serta prasarana itu bermasalah lantaran status lahan yang digunakan pemerintah daerah adalah merupakan aset milik aparat kepolisian resor setempat.

Menanggapi ini, Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Disparpora) Basel Jusvinar mengaku terus mengkomunikasikan lahan pantai tersebut kepada aparat kepolisian. Sehingga tidak memicu adanya miskomunikasi.

“Untuk lahan Pantai Tangsi itu masih dikomunikasikan dengan pihak kepolisian karena jangan sampai ada miskomunikasi antara pihak kepolisian dengan pihak Pemda memperuncing ataupun menambah masalah baru,” ujarnya, Senin (22/2).

Jusvinar menjelaskan, beberapa waktu lalu dirinya sempat berkomunikasi dengan pihak kepolisian resor terkait persoalan ini. Dalam pembicaraan itu, didapat salah satu poin jika objek wisata akan tetap berjalan seperti biasanya.

“Kita sempat komunikasi dengan pak kasat reskrim yang lama kemarin, bahwa tempat wisata akan tetap berjalan, akan tetapi nanti sembari kita mengurus hal ini, jangan sampai nanti ada legalitas lahan tangsi tersebut,” katanya.

Dari berbagai sumber yang dipimpun pihak Jusvinar, disebutkan jika lahan tersebut merupakan lapangan sepak bola Bhayangkara. Hanya saja, jika mengacu pada Perda 2007 tentang Kawasan Tapak Wisata berada di lahan pemda.

“Status masalah lahan ini kalau kita merunut dari yang sudah sudah (terdahulu) bahwa lahan tangsi itu ada yang menyebutkan lapangan bola Bhayangkara, Nah cuma kita mengacu pada perda 2007 tentang tapak kawasan wisata,” sebutnya.

Meski demikian, Jusvinar tidak menampik dan mengakui apabila pihak kepolisian memiliki surat pengakuan hak atas tanah yang keluar sekitar tahun 1990 silam lengkap berikut tanda tangan oleh pejabat setempat.

“Ini akan saya laporkan kepada pimpinan untuk segera berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Nanti kedepannya saya yakin itu akan ada solusi untuk kemajuan bersama baik itu legalitas pihak kepolisian dan juga untuk kemajuan pariwisata di Basel,” jelasnya.(dev/kbc)

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *