TOBOALI, KABARBABEL.COM – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) akan semakin memfokuskan pengawasan tiap tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) serentak 2024 pada tahun 2023 mendatang sesuai tugas pokok dan fungsinya.
Kata Ketua Bawaslu Babel EM Osykar melalui Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat (Parmas) dan Hubungan Masyarakat (Humas) Sahirin dalam mengawal dan mengawasi jalan setiap tahapan mereka selalu berupaya mengajak peran dan keterlibatan aktif dari masyarakat yang ada di daerah ini.
Partisipasi aktif masyarakat ini, sangat berperan besar dalam meningkatkan kualitas demokrasi di Bumi Serumpun Sebalai. Pria yang mengawali karirnya sebagai panwas pilkada itu menyebut, sosialisasi pengawasan partisipatif di lapangan akan terus dilaksanakan agar semakin banyak jaringan pengawasan.
“Tahun 2023 sudah di depan mata, dan fokus bawaslu di lapangan selain akan terus mengawasi tiap tahapan pemilu, kami juga selalu berupaya bagaimana masyarakat mau, ikut serta berperan aktif dalam mengawasi. Metodenya melalui sosialisasi terus agar mereka paham,” ujar dia, Senin (12/12) pagi.
Ia harap, seluruh elemen di masyarakat berperan dan peduli terhadap jalannya proses pemilu. Lulusan MI Sinar Alam Toboali tersebut menyadari potensi pelanggaran pemilu tidak semua dapat dibendung oleh penyelenggara pemilu. Mata dan telinga masyarakat sangat dibutuhkan untuk mencegah hal itu.
“Karena struktur di jajaran dari tingkat kabupaten sampai kelurahan terbatas. Kabupaten hanya tiga orang, kemudian kecamatan tiga orang juga, dan paling bawah kelurahan ada satu orang. Kami tidak bisa membendung semua ini mengawasi setiap potensi pelanggaran yang ada di lapangan,” sambung dia.
Sahirin mengatakan, untuk menjunjung tinggi hak kedaulatan rakyat sebagai substansi pemilu ada strategi lain yang akan diluncurkan pihaknya. Kata Ketua Bawaslu Basel periode 2018-2022 itu, yaitu memberi penghargaan (reward) untuk masyarakat yang melaporkan pelanggaran pemilu kepada bawaslu.
“Selain sosialisasi, pendidikan politik, kita akan beri reward untuk masyarakat yang melaporkan dugaan pelanggaran pemilu. Untuk menjaga hak kedaulatan rakyat sebagai substansi pemilu. Agar hak mereka jangan sampai terbeli pada pemilu 2024. Karena money politic jadi hal umum di mana-mana,” jelasnya.(dev)