SUNGAILIAT, KABARBABEL.COM – Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) tenaga kesehatan di Pemerintah Kabupaten Bangka, terancam tidak dibayar lantaran menolak untuk di vaksin.
Sementara bagi tenaga kontrak, terancam tidak di perpanjang kontrak, jika hal serupa dilakukan. Terkait hal tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka dr. Then tak membantah informasi yang diterima wartawan.
Kata Then di ruangannya, Selasa (2/2), wajib vaksin yang dilakukan Dinkes Bangka untuk saat ini hanya diberlakukan kepada seluruh pegawai dan tenaga kontrak (tenaga kesehatan) yang ada di lingkungan Pemkab Bangka. Alasannya, tenaga Kesehatan itu pelayanan langsung. Sehingga harus mendukung program pemerintah.
“Berkenaan dengan TPP Pegawai tidak dibayar serta kontrak honorer yang tidak diperpanjang jika menolak untuk divaksin, wajib vaksin tersebut merupakan kebijakan dari Dinkes Bangka yang diberlakukan kepada seluruh tenaga kesehatan baik itu PNS maupun tenaga kontrak yang ada di lingkungan Pemkab Bangka,” kata Then.
“Itu di kami, kebijakan kami seluruh nakes harus mengikuti program pemerintah. Jadi kalau kesehatan sendiri tidak memberi contoh, bagaimana memberi contoh ke masyarakat luas,” sambungnya.
Disinggung soal kebijakan vaksin yang diterapkan Dinkes Bangka ini apakah akan diberlakukan kepada ASN dan Tenaga Kontrak yang ada di SKPD lainnya, Then mengaku dirinya masih menunggu arahan dari Bupati Bangka.
“Itu untuk kebijakan kami dulu, untuk selanjutnya kami tunggu arahan dari bupati,” katanya.
Dikatakan Then, vaksin yang diberlakukan kepada tenaga kesehatan lingkungan Pemkab Bangka terus berjalan dengan tujuan agar pelayanan kesehatan yang diberikan tenaga kesehatan daerah ini kepada masyarakat bisa berjalan optimal.
Disamping itu, kata Then, ada sebagian pegawai tenaga kesehatan batal dilakukan vaksin lantaran mempunyai riwayat penyakit jantung yang tidak terkontrol, alergi obat, menyusui serta hamil.
“Namun untuk persentase yang tidak bisa divaksin belum bisa dinilai karena belum selesai semua,” katanya.
Then menargetkan, untuk vaksin yang diberlakukan kepada seluruh tenaga kesehatan yang ada di daerah ini dapat direalisasikan semuanya mengingat saat ini ada sekitar 1000 orang tenaga kesehatan yang dilakukan penundaan untuk divaksin.
“Jadi ada tertunda dan rata-rata yang tertunda ini adalah hipertensi memiliki riwayat DM yang tidak terkontrol. Jadi sekitar 1000 nakes yang masih berpengorbitnya termasuk yang menyusui dan hamil,” katanya.(rul/kbc)