SUNGAILIAT – Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Agam Dilya Ulhaq, melaksanakan reses di Institut Pahlawan 12 Sungailiat, Kabupaten Bangka, Minggu (13/9/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Agam menyerap sejumlah aspirasi dari pihak kampus, khususnya terkait kebutuhan mahasiswa dan pengembangan sarana pendidikan.
Salah satu aspirasi yang disampaikan adalah penambahan kuota beasiswa bagi mahasiswa Institut Pahlawan 12. Saat ini, kuota beasiswa yang diberikan melalui Biro Kesra Pemprov Babel sebanyak 25 mahasiswa dan telah terealisasi.
Sedangkan melalui Anggaran belanja tambahan, terdapat sekitar 20 mahasiswa yang mendapatkan dukungan beasiswa.
Agam mengatakan, aspirasi tersebut akan diperjuangkan agar kuota beasiswa dapat ditambah pada tahun depan melalui pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD Babel.
“Untuk tahun ini kuotanya 25 mahasiswa dan sudah terealisasi. Yang belum masih ada sekitar 20 mahasiswa yang membutuhkan. Ini akan kita dorong untuk penambahan kuota tahun depan melalui pokok pikiran DPRD Babel,” ujar Agam.
Selain beasiswa, aspirasi lain yang disampaikan yakni pembangunan sarana olahraga berupa lapangan futsal di lingkungan Institut Pahlawan 12.
Menurut Politisi PKB ini, rencana pembangunan sarana olahraga tersebut telah mendapat persetujuan dari dinas terkait.
“Untuk pembangunan lapangan futsal ini sudah di-ACC oleh dinas terkait. Tinggal bagaimana kita mengawal dan menindaklanjutinya agar bisa direalisasikan,” katanya.
Agam menegaskan, kerja sama antara Institut Pahlawan 12 dengan Pemprov Babel juga telah dilakukan melalui nota kesepahaman atau MoU bersama sejumlah perguruan tinggi lainnya.
Dengan adanya kerja sama tersebut, ia menyatakan siap mengawal dan mengeksekusi aspirasi yang disampaikan dalam kegiatan reses tersebut sesuai kewenangan dan mekanisme yang berlaku.
“Kita siap mengeksekusi aspirasi ini. Apalagi kerja sama Institut Pahlawan 12 dengan Pemprov Babel sudah dilakukan melalui MoU bersama perguruan tinggi lainnya,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Agam juga menyoroti persoalan Desil atau desil kesejahteraan yang menjadi salah satu basis penentuan penerima bantuan pemerintah.
Menurutnya, perubahan status desil masyarakat dapat berdampak langsung terhadap akses mahasiswa terhadap bantuan pendidikan, termasuk beasiswa.
“Perubahan satu desil saja bisa berdampak. Bahkan KIP beasiswa bisa dicabut. Ini yang perlu menjadi perhatian karena kondisi masyarakat di lapangan tidak selalu berubah hanya karena perubahan data,” kata Agam.
Ia berharap pemerintah dapat memastikan proses pemutakhiran data berjalan akurat dan mempertimbangkan kondisi riil masyarakat, sehingga mahasiswa yang memang membutuhkan bantuan pendidikan tidak kehilangan haknya hanya akibat perubahan status desil.
Reses tersebut menjadi ruang bagi DPRD Babel untuk mendengar langsung persoalan yang dihadapi perguruan tinggi dan mahasiswa, sekaligus menyusun langkah tindak lanjut melalui kebijakan dan program pemerintah daerah.