Sungailiat – Bupati Bangka Fery Insani mengingatkan pengelola stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) agar tidak melakukan praktik yang berpotensi melanggar ketentuan penyaluran bahan bakar minyak (BBM). Aparat penegak hukum bisa menindak tegas apabila ditemukan indikasi penyalahgunaan pengisian BBM yang melibatkan nozel dan pengerit.
Fery menegaskan, dugaan praktik tersebut perlu ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku, termasuk peraturan perundang-undangan di bidang minyak dan gas bumi (migas).
“Saya tidak menuduh. Ini sudah menjadi rahasia umum, adanya kerja sama dengan pengerit,” ujar Fery saat menggelar rapat terkait BBM di rumah dinas bupati, Rabu (28/10).
Ia meminta pengelola SPBU maupun pihak terkait tidak mengabaikan persoalan tersebut. Menurutnya, apabila ditemukan bukti adanya pelanggaran, aparat penegak hukum perlu mengambil tindakan sesuai aturan.
Fery mencontohkan persoalan penyaluran Pertalite di wilayah Bukit Layang yang disebut mencapai Rp19 ribu. Ia menegaskan, pengelolaan dan distribusi BBM merupakan tanggung jawab Pertamina. Meski demikian, persoalan antrean dan ketertiban di SPBU juga menjadi perhatian pemerintah daerah serta kepolisian karena berdampak langsung terhadap masyarakat.
“Ini tanggung jawab Pertamina, tetapi sudah berkaitan dengan ketertiban umum karena yang diprotes adalah bupati dan Kapolres,” ujarnya.
Sementara itu, Kapolres Bangka AKBP Indra Feri Dalimunthe mengatakan rapat terkait persoalan BBM tersebut telah dilaksanakan untuk ketiga kalinya.
Salah satu langkah yang dibahas adalah pengaktifan kembali Pertasop guna membantu mengurai antrean kendaraan di SPBU. Dari total sembilan unit yang ada, enam di antaranya telah aktif.
Menurutnya, antrean panjang di SPBU tidak hanya mengganggu kelancaran lalu lintas, tetapi juga berpotensi menimbulkan kecelakaan. Kondisi tersebut dinilai rawan sehingga perlu penanganan bersama antara pemerintah daerah, kepolisian, Pertamina, dan pihak terkait.
Selain mengoptimalkan layanan Pertasop, pembatasan pembelian BBM juga menjadi salah satu langkah yang dibahas untuk mengendalikan antrean dan menjaga distribusi BBM agar lebih tertib.