PANGKALPINANG, KABARBABEL.COM – Pemerintah Kota (Pemkot) Pangkalpinang akhirnya memulangkan 10 wanita Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang diamankan dari lokalisasi Teluk bayur ke daerahnya asalnya masing-masing.
Walikota Pangkalpinang Maulan Aklil mengatakan 10 wanita penghibur tersebut sudah dikembalikan ke tempat asal masing-masing. “Lancar dan aman, sudah kita kembalikan ke daerah mereka masing-masing,” ungkapnya, Rabu (23/6).
Ia juga menyampaikan ucapan terimakasih kepada Dinas Sosial, Satpol Pp dan semua yang terlibat dalam pemulangan 10 wanita penghibur tersebut dari kota Pangkalpinang melalui bandara Depati Amir.
“Langkah kecil tapi terus konsisten. Terimakasih kawan-kawan Dinas Sosial dan Satpol PP PGK. Kalau kata Aril Noah, kalian luar biasa,” ucap Molen bangga
Sementara, Kepala Dinas Sosial Kota Pangkalpinang, Rika Komarina menyatakan, pemkot memulangkan 10 orang PMKS pada tadi pagi dengan tiga orang pendamping. Pihaknya juga berkoordinasi dengan dinas sosial daerah setempat untuk pembinaan selanjutnya. “Hasil sosialisasi kami dengan dinas sosial terkait, mereka akan ditempatkan di panti pembinaan,” ucapnya.
Dia menjelaskan, sebelum dipulangkan mereka diminta menandatangani surat pernyataan yang berisi perjanjian agar tidak melakukan praktik prostitusi kembali di Pangkalpinang. Rika menyebut untuk mengantisipasi hal ini terjadi, tim gabungan akan rutin memantau dan melakukan razia pada dua lokasi yang diduga sebagai tempat prostitusi yskni Parit Enam dan Teluk Bayur.
“Mereka sudah kami ingati, tapi kadang masih beroperasi kucing-kucingan. Ini lah bukti keseriusan pemkot menangani persoalan PMKS. Kami tidak main-main dan tegaskan untuk melanjutkan penertiban. Satpol PP lakukan penertiban, kami yang membina,” lanjutnya.
Rika berharap, WTS yang dipulangkan ini tidak kembali melakukan prostitusi. Terlebih situasi Covid-19 ini membuat pihaknya lebih sigap dalam melakukan penertiban untuk mengantisipasi penularan virus corona. Dia juga menegaskan agar WTS maupun mucikari menghentikan aktivitasnya karena pemkot tidak main-main menangani permasalahan ini.
