Sungailiat – Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Agung Setiawan, menggelar reses di Jalan Bawean, Desa Air Ruay, Kecamatan Pemali, Jumat (15/5) malam.
Dalam pertemuan bersama warga, Agung menyoroti anjloknya harga Tandan Buah Segar (TBS) di tingkat petani mandiri.
Politikus Partai NasDem tersebut menjelaskan bahwa rendahnya harga TBS harus menjadi perhatian seluruh pihak yang terlibat di sektor perkebunan sawit, mulai dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Dinas Perkebunan Kabupaten Bangka, asosiasi pengusaha, asosiasi petani, hingga DPRD yang menjalankan fungsi pengawasan.
“Harga di tingkat pabrik sudah ada standarnya. Namun, yang menjadi masalah adalah harga di tingkat lapangan, khususnya di tingkat petani. Harga yang diterima petani tidak sesuai dengan standar yang telah dikeluarkan pemerintah,” ujar Agung.
Ia menyebutkan, perhitungan harga TBS seharusnya mengacu pada harga CPO dunia dan umur tanaman sawit, misalnya untuk tanaman berusia 3 hingga 9 tahun atau di bawah 20 tahun. Namun, di lapangan petani sering menjual hasil panen dengan harga yang jauh lebih rendah dari perhitungan tersebut.
Salah satu penyebabnya, menurut Agung, adalah tidak beroperasinya pabrik kelapa sawit di Bangka Tengah. Akibatnya, TBS dari daerah tersebut masuk ke Kabupaten Bangka sehingga pasokan menjadi berlebih dan pabrik kewalahan menampung. Kondisi itu membuat harga ikut tertekan.
“Ini sifatnya sementara. Ke depan, harga sawit diperkirakan akan membaik. Namun, pabrik kelapa sawit harus serius menangani harga agar sesuai dengan standar pemerintah,” tegasnya.
Selain persoalan sawit, Agung juga menyoroti masalah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Ia meminta agar data penerima bantuan, khususnya untuk desil 1 sampai 5, segera diperbarui dan disesuaikan.
“Kalau memang orang itu mampu, tidak perlu dibantu. Namun, masyarakat yang benar-benar tidak mampu dan masuk desil 1 sampai 5 harus dibantu. Jangan sampai ada nepotisme, misalnya hanya keluarga RT yang dimasukkan. Gunakan data terbaru dari BPS sebagai dasar,” katanya.
Agung juga mengingatkan para ketua RT dan perangkat desa di Bangka Belitung agar berhati-hati dalam menyusun data penerima bantuan supaya valid dan tepat sasaran.