Pangkalpinang – Kepastian hukum atas tanah masyarakat yang masuk dalam wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah menjadi perhatian DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sejumlah lahan yang telah bersertifikat, bahkan telah menjadi permukiman, fasilitas umum, serta lahan pertanian dan perkebunan, kini didorong untuk mendapatkan penyelesaian.

Persoalan tersebut dibahas dalam pertemuan koordinasi lanjutan antara DPRD Babel, perwakilan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI), dan manajemen PT Timah di Pelataran Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (17/11/2026).

Wakil Ketua DPRD Babel Edi Nasapta, S.M., mengatakan persoalan tumpang tindih lahan masyarakat dengan wilayah IUP tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Menurutnya, masyarakat membutuhkan kepastian hukum dan rasa aman atas tanah yang selama ini mereka tempati, miliki, maupun kelola.

“Banyak lahan milik warga yang sudah bersertifikat, termasuk kawasan permukiman dan fasilitas umum, masuk dalam wilayah IUP PT Timah. Persoalan ini harus kita dudukkan bersama agar masyarakat mendapatkan kepastian hukum dan rasa aman,” ujar Edi Nasapta.

Pertemuan tersebut turut dihadiri Wakil Ketua DPRD Babel Edi Iskandar, Ketua Komisi III Taufik Rizani beserta anggota, Ketua APDESI Kabupaten Belitung dan Belitung Timur, serta sejumlah kepala desa yang wilayahnya bersinggungan dengan IUP PT Timah.

Dari pihak PT Timah hadir Division Head of Legal I Wayan Riana, Advisor Hukum Sofyan Selle, serta Division Head of Advocacy & Strategic Policy Andy Ardyansyah.

Edi menilai pemerintah desa memiliki peran strategis dalam mengidentifikasi persoalan tersebut. Kepala desa dinilai memahami kondisi riil wilayah, termasuk batas lahan, status kepemilikan, kawasan permukiman, hingga tanah yang menjadi sumber penghidupan masyarakat.

Karena itu, penyelarasan data dan peta lahan menjadi salah satu langkah penting yang dibahas. Proses tersebut diharapkan melibatkan pemerintah desa, Pemprov Babel, Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), serta PT Timah.

Selain pendataan, muncul pula usulan penciutan atau pengeluaran sejumlah wilayah dari IUP PT Timah, terutama kawasan yang telah berkembang menjadi permukiman, fasilitas umum, serta lahan pertanian dan perkebunan masyarakat.

Edi menegaskan, usulan tersebut harus didukung data dan dokumen yang kuat serta diproses sesuai ketentuan perundang-undangan. Penyelesaian persoalan tidak hanya menyangkut kepentingan masyarakat, tetapi juga membutuhkan kepastian administrasi dan kewenangan bagi seluruh pihak.

“Kami ingin persoalan ini diselesaikan dengan baik. Masyarakat jangan terus berada dalam ketidakpastian terhadap tanah yang selama ini mereka tempati dan kelola. Di sisi lain, penyelesaiannya juga harus melalui prosedur dan kewenangan yang benar,” tegasnya.

DPRD Babel juga menyoroti pentingnya tata kelola pertambangan yang memperhatikan hak masyarakat, kelestarian lingkungan, serta kemitraan yang terbuka dan adil.

Sebagai tindak lanjut, dokumen dan data lahan yang dihimpun dari desa akan dikawal untuk dibahas lebih lanjut bersama instansi terkait, termasuk Kementerian ESDM, Kementerian ATR/BPN, dan Komisi XII DPR RI.

Langkah tersebut diharapkan menjadi pintu penyelesaian bagi masyarakat yang selama ini menghadapi persoalan status tanah akibat masuknya lahan mereka dalam wilayah IUP PT Timah.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *