MENTOK – Sekretaris Daerah Bangka Barat Muhammad Soleh turut hadir pada konsultasi publik terkait kebijakan rencana program (KRP) pembangunan PLTN di Pulau Bangka, di Kafe D’Orange Mentok, Rabu (15/10/2025).
Soleh mengatakan pembangunan PLTN sepenuhnya merupakan kewenangan pusat. Namun peran daerah tetap krusial untuk memastikan keselamatan dan keamanan masyarakat.
“Ini adalah kewenangan pusat, jadi PLTN kewenangan pusat sepenuhnya. Dalam rangka mereka mengatasi untuk pemenuhan energi. Kita di daerah memiliki peran yang sangat penting. Cukup krusial, untuk memastikan terhadap keselamatam dan keamanan warga kita,” kata Soleh.
Maka menurut dia konsultasi publik ini cukup penting untuk memastikan keselamatan masyarakat, sehingga warga bisa memahami rencana ini, mendengar dampaknya dan memberikan saran serta masukan.
“Kita ingin memastikan masalah kelayakan dan keselamatan tetap menjadi prioritas,”ujar Sekda.
Soleh mengatakan konsultasi publik ini bertujuan agar masyarakat mengetahui manfaat, potensi dampak serta pengelolaan limbah radioaktif dari rencana pembangunan PLTN.
Namun dia belum dapat memastikan, kapan rencana pembangunan PLTN akan direalisasikan karena prosesnya masih panjang.
“Belum tahu, ini baru rencana. Masih sosialisasi publik, biar masyarakat tahu dulu. Manfaat, dampak, bagaimana pengelolaan limbah radio aktif pemanfaatan,” ujarnya.
Dia berharap konsultasi publik ini dapat memberikan ruang bagi masyarakat, untuk menyampaikan pandangan dan masukan, sekaligus meningkatkan transparansi proses perencanaan pembangunan PLTN di Teluk Inggris, Kelurahan Menjelang, Kecamatan Mentok.
“Pada intinya kita melihat dahulu keselamatan, kita bagaimana pemenuhan energi yang selalu meningkat ini,” tutup Soleh.(Red)