BANGKA BARAT – KPU Bangka Barat menggelar bimbingan teknis bagi 3.990 anggota KPPS untuk Pemilu 2024 selama enam hari, sejak tanggal 25 hingga 30 Januari.

Metode bimtek kata Ketua KPU Bangka Barat Darjiyono digelar per kecamatan, dengan pertimbangan banyaknya jumlah peserta. Selain itu diharapkan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dapat lebih fokus menerima materi yang disampaikan narasumber dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan KPU.

“Metode bimteknya per kecamatan masing-masing. Kita menurunkan tim baik itu dari komisioner maupun dari sekretariat. Jadi tidak kita fokuskan di satu tempat karena khawatir jumlahnya ribuan orang kalau di satu tempat tidak maksimal, ini yang kita takutkan,” jelas Darjiyono di Gudang Logistik KPU, Senin (29/1).

Pertimbangan lainnya, bila digelar per kecamatan KPU Bangka Barat dapat dengan mudah melakukan monitoring pihak PPK selaku pemberi materi jika mengalami kesulitan. PPK sendiri sebelumnya sudah mendapatkan bimtek dari KPU provinsi maupun kabupaten.

“Contohnya kalau PPK mengalami kesulitan atau ada yang belum disampaikan, maka saya meminta waktu untuk ikut menyampaikan materi karena kadang ada pertanyaan yang agak sulit dijawab oleh kawan-kawan PPK,” imbuhnya.

Sedangkan materi yang disampaikan menurut dia mencakup semua aspek, mulai dari logistik, teknis pungut hitung, data pemilih serta kode etik. Termasuk perihal Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang berpotensi menjadi masalah di TPS.

Terkait masalah data tersebut, Darjiyono berharap anggota KPPS 4 dan 5 dapat melakukan tugasnya dengan baik, agar proses pemungutan suara bisa berjalan lancar.

“Karena KPPS 4 dan 5 nanti karena mereka ini yang akan mengecek masuknya orang itu layaknya di DPT, DPTb maupun DPK. Kalau sekarang kita melihat alhamdulillah normal, tapi ada kemungkinan masalah DPK karena kita kan belum tahu jumlah DPK karena DPK ini baru ketahuan pas hari H,” katanya.

KPU pun sudah melakukan mitigasi untuk menghindari masalah DPK yang mungkin terjadi di TPS nanti. Salah satu strateginya kata Darjiyono, anggota KPPS harus kerja tepat waktu agar bila ada kekurangan surat suara bisa cepat diketahui.

“Logistik ini kan harus nyampai di TPS itu jam 06.00 pagi jam 07.00 sudah mulai dikeluarkan dari kotak dan lainnya kemudian dihitung. Dan jam 08.00 saya minta semua sudah clear informasi di mana saja kekurangan surat suara,” cetus dia.

“Makanya kita packing ini betul-betul teliti jadi ketika sampai di lapangan tidak kurang surat suara,” sambung dia.

Terkait masih ada anggota KPPS yang mendapatkan kesulitan menggunakan aplikasi Sirekap, menurut Darjiyono terdapat dua mekanisme untuk mengoperasikan aplikasi tersebut, yaitu secara online dan juga offline.

“Jadi ketika tidak bisa secara online dia bisa secara offline. Tapi kita untuk sementara ini tetap mengarahkan orang untuk mekanisme online, kalau nggak bisa bisa offline. Tapi kita tetap online agar teman-teman KPPS melek digitalisasi. Dan kalau susah kita gunakan yang offline,” tutup dia.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *