Gubernur Babel Resmi Gugat UU Minerba

Gubernur Babel Erzaldi Rosman menyampaikan sambutan di Harganas ke 27, Senin (29/6). Foto : ist

PANGKALPINANG, KABARBABEL.COM – Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosman secara resmi mengajukan gugatan Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) ke Mahkamah Konstitusi.

Gubenur Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosman Djohan mengatakan, uji formil ini perlu karena pihaknya sebagai pemerintah daerah merasa tidak pernah diajak untuk berkonsultasi dalam penyusunan Undang-Undang ini.

“Intinya kami dari pemerintah daerah mengajukan uji formil ini semata-mata kami ingin daerah itu dilibatkan dalam menyusun UU karena ini perlu urusan sumber daya alam ini sangat-sangat sensitif,” ungkapnya saat ditemui di Gedung MK, Jumat (10/7/2020).

Menurutnya ada satu pasal yang membuat kreativitas pemerintah daerah akan sangat terkekang. Saat ini Bangka Belitung sedang bertransformasi dari pertambangan ke pariwisata. Lebih lanjut ia mengatakan jika sudah melakukan perubahan transformasi untuk daerah sendiri kaitannya dengan tata ruang juga harus dilakukan perubahan.

“Saya ambil contoh pasal 35 mengenai tata ruang, tata ruang itu kata-katanya pemerintah daerah menjamin tidak merubah tata ruangnya untuk pertambangan. Waktu kita mengesahkan Perda RZWP-3-K tata ruang laut karena di laut pun ada pertambangan sehingga konflik dengan masyarakat nelayan konflik dengan masyarakat pesisir sangat tinggi menyusun Perda itupun butuh waktu 4 tahun, terlebih lagi ketika kami mempunyai visi dan misi mentranformasi mining ke tourism,” jelasnya.

Erzaldi menegaskan jika pemerintah daerah tidak memiliki saham dari PT Timah Tbk yang lokasi pertambangannya juga berada di Bangka Belitung. Ia mengaku sempat mengajukan ke Presiden beberapa waktu lalu untuk bisa diberikan saham dari PT Timah Tbk. “Mana ada (tidak ada) nol,” tegasnya.

Selama ini pihak pemerintah daerah hanya mendapatkan pendapatan dari royalti dengan nilai yang sangat kecil. Menurutnya royalti yang didapat oleh pemerintah daerah Bangka Belitung adalah yang terendah untuk komoditas Mineral yakni 3%.

Itu pun masih masuk ke pemerintah pusat dahulu dan dari 100% persen royalti dipotong 25%. Yang artinya pemerintah daerah hanya mendapatkan 75% dari 3% royalti yang dibayarkan. “Iya 75% dari 3%,” ucapnya.

Ia menegaskan banyak konflik yang terjadi di penambangan PT Timah Tbk. Erzaldi tidak mau mengamini jika gugatan ini ditujukan untuk mengembalikan kewenangan ke daerah. “Silahkan diskusikan saja kami tidak ingin negeri kami provinsi kami sudah rugi ketimpa tangga lagi,” ucapnya.

Selain Erzaldi, ada juga kalangan lainnya yang menggugat seperti Dr. H. Alirman Sori, S.H (Ketua PPUU DPD RI), Tamsil Linrung (anggota DPD RI), Dr. Hamdan Zoelva, S.H (Perkumpulan Serikat Islam), Dr. Marwan Batubara (IRESS), Ir. Budi Santoso (IMW), Ilham Rifki Nurfajar (Sekretaris Jenderal Perhimpunan Mahasiswa Pertambangan) dan M. Andrean Saefudin (Ketua Umum Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia).

About kabarbabel 2241 Articles
Portal Berita Bangka Belitung Masa Kini

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.