Kades Cit Bangka Tersangka Gakkum KLHK

JAKARTA, KABARBABEL.COM – Usai menetapkan tiga tersangka, Gakkum KLHK kembali menetapkan satu tersangka atas kejahatan tambang timah ilegal di Hutan Produksi Mapur Bangka.

Kali ini, penyidik menetapkan AD (51) Kades Desa Cit Kecamatan Riausilip Bangka sebagai tersangka karena menghalangi operasi penindakan dan penyidikan tambang illegal.

Tersangka pertama adalah Heris Sunandar yang telah di pidana dengan pidana penjara 3 tahun dan denda sebesar Rp. 1,5 milyar, serta dua alat berat dirampas negara. Selain itu,
KLHK juga menindak pemodal kasus ini yaitu H alias AN (47) dengan ancaman
hukuman pidana penjara paling singkat 8 tahun dan paling lama 15
tahun serta pidana denda paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) sesuai ketentuan Pasal 94
Ayat (1) huruf c Jo Pasal 19 huruf d Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan perusakan hutan.

Selain itu AK juga didakwa menggunakan Pasal 89 Ayat 1 huruf a Jo Pasal 17 Ayat 1 UU Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Saat ini AK sedang disidangkan di PN Sungailiat.

Disamping itu penyidik juga sudah menetapkan DS yang bertempat tinggal di Jalan Kapten Suraiman Lingkungan Kudai Utara RT 01 Kelurahan Sinar Jaya Jelutung sebagai DPO.

Kepala Seksi 3 Balai Gakkum KLHK Wilayah Sumatera Harianto menjelaskan, penetapan AD sebagai tersangka perkara ini bermula dari pelaksanaan Operasi Jaga Bumi Balai Gakkum Sumatera yang berhasil menangkap Heris Sunandar pelaku penambangan ilegal dalam
Kawasan hutan Produksi Mapur.

Saat petugas akan melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 3 alat berat Excavator (PC), AD bersama sama dengan puluhan warga mendesak petugas untuk tidak membawa barang bukti. Bahkan ada yang mengintimidasi supir 3 unit trailer yang akan mengangkut barang bukti dengan ancaman jika tetap masuk ke lokasi trailer akan dibakar sehingga sopir ketakutan mengangkut barang bukti.

“Sdr AD Kepala Desa Cit dan puluhan orang lainnya mendesak petugas untuk tidak mengamankan dan membawa keluar 3 alat berat Excavator (PC)
dari areal pertambangan dan membuat surat pernyataan menolak penyitaan barang bukti yang ditandatangani oleh Kepala Desa Cit dan 57 orang lainnya,” bebernya.

Atas tindakan ini, penyidik KLHK mempersangkakan AD dengan Pasal 102 ayat (1) jo Pasal 22 Undang Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan
Perusakan Hutan, dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 10
tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Sementara, Supartono, Kepala Penyidik Perambahan Hutan Gakkum KLHK,
menegaskan bahwa sebagai aparat seharusnya AD membantu petugas bukan malahan sebaliknya yaitu menghalangi-halangi aparat penegakan hukum yang sedang menjalankan
tugas.

“Tindakan menghalangi penyidik seperti yang dilakukan oleh AD ini merupakan
tindakan pidana. Untuk itu, agar menjadi pembelajaran bagi yang lain dan ada efek jeranya, saya harapkan AD dihukum seberat-beratnya,” pungkas Supartono.(rel/kbc)

About kabarbabel 1733 Articles
Portal Berita Bangka Belitung Masa Kini

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.