Pertanyakan Dana Sisa Penyetoran Pajak Koperasi, Anggota Geruduk Kantor Desa

Kantor Desa Air Selumar didatangi anggota Koperasi Plasma Sejahtera Mandiri. kabarbabel.com/Aldhie

SIJUK, SAKABARBABEL.COM – Puluhan anggota Koperasi Plasma Sejahtera Bersama mendatangi Kantor Desa Air Selumar, Sijuk, Belitung, Senin (8/7/2019) siang.

Puluhan anggota koperasi yang terdiri dari para pria dan ibu-ibu ini mempertanyakan bukti pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dilakukan pengurus koperasi.

“Kami koordinasi dengan pihak desa, mengenai tentang kejelasan penyetoran pembayaran pajak yang dilakukan oleh pengurus koperasi dalam hal ini ketua,” sebut salah satu anggota koperasi Sofian kepada kabarbabel.com.

Sofian menjelaskan, pihaknya sudah memperoleh data penyerahan Payment PPN dari pihak perusahaan yakni PT Agro Makmur Abadi (AMA) kepada pihak koperasi.

Bukti tanda terima payment PPN yang diterima tersebut selama 10 bulan antara Agustus 2018 hingga Mei 2019. Sejumlah uang yang diterima koperasi setiap bulannya tersebut harus disetorkan ke Kantor Pajak Pratama.

“Kami sudah meminta ke pihak perusahaan, mereka hanya ada bukti pembayaran dari pihak perusahaan kepada pengurus koperasi,” jelas Sofian.

Dalam penyetoran pajak tersebut, lanjut Sofian, biasanya ada kelebihan dana. Ia mencontohkan pada Juli 2018. Pada bulan tersebut koperasi menerima sekitar Rp 119 juta dari pihak perusahaan.

Namun pada kenyataannya penyetoran pajak hanya sebesar Rp 43 juta. Berarti ada kelebihan sekitar Rp 70 juta. Dana sisa penyetoran pajak ini yang dipertanyakan anggota koperasi selama beberapa waktu terakhir.

“Yang kami pertanyakan mana bukti setor, kami ingin tau berapa dana PPN yang tidak digunakan,” ujar Sofian.

Sofian menjelaskan, anggota koperasi sudah pernah mempertanyakan langsung terkait hal ini ke pengurus koperasi, dalam hal ini kepada ketua. Namun menurut pengurus, data bukti setor pajak itu ada di pihak perusahaan.

“Setelah itu dia (ketua, red) bilang dipegang Pak Mula (Kabid Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dinas KUMKM, Perdagangan, dan Tenaga Kerja Kabupaten Belitung),” jelas Sofian.

“Kami tau Pak Mula tak ada kaitannya dengan hal ini. Tapi karena ketua koperasi bilang seperti itu makanya kami ke dinas kemarin,” tandas Sofian.

Kepala Desa Air Selumar Iman Rafli menyebutkan hingga saat ini bukti penyetoran pajak dan penarikan dana payment PPN dari PT Agro Makmur Abadi (AMA) ke Koperasi Plasma Sejahtera Mandiri masih dicari.

“Mereka ini kan mencari bukti-bukti setor pajak dari pengurus koperasi, sekarang belum ada, itu saja. Dicari yang mengeluarkan uang itu dari bank siapa, itu yang sedang dicari. Terus bukti yang membayar pajak siapa, itu bukti yang dicari sekarang,” sebut Iman Rafli kepada kabarbabel.com.

Anggota koperasi juga membawa bukti penerimaan payment PPN dari PT AMA ke pengurus koperasi sebanyak 10 lembar. Bukti tersebut dari Agustus 2018 hingga Mei 2019.

Dalam setiap lembar penerimaan payment tersebut, tercantum tanda tangan Iman Rafli. Bahkan dalam dua lembar, yakni Agustus dan September 2018, Iman Rafli hanya bertanda tangan sendiri, tanpa pengurus koperasi.

Iman Rafli menjelaskan, sejak adanya perkara penggelapan pajak pada pengurus sebelumnya, pihak perusahaan minta Kepala Desa juga ikut menerima penyerahan dana penyetoran pajak PPN tersebut ke pihak koperasi.

“Karena adanya peristiwa lama, perusahaan dalam hal ini PT AMA takut untuk mengeluarkan ke pengurus. Itukan yang berhak mengambilnya pengurus. Tanpa didampingi aku, tidak ada tanda tangan aku itu tidak akan cair,” jelas Iman Rafli.

Sedangkan pada dua bulan, yakni Agustus dan September 2018 terjadi peralihan kepengurusan koperasi. Sehingga ia sebagai kepala desa menerima dana penyetoran pajak tersebut dan langsung membayarkannya ke pajak.

“Waktu itu ada dari pajak bahwa kita tertunggak sekian-sekian. Atas surat kuasa dari pengurus, aku yang membayarkan. Jadi yang dibayar setahun lebih yang tidak dibayar sama yang lama,” papar Iman Rafli.

Selain itu, meski dirinya ikut membubuhkan tanda tangan tanda terima dana tersebut dari perusahaan, namun yang berhak bisa menarik uang tersebut dari rekening koperasi hanya ketua dan bendahara.

Setelah melakukan penarikan uang dari rekening, biasanya pengurus dalam hal ini ketua dan bendahara menyetorkan pajak ke KPP Pratama. Menurut Iman Rafli, saat ini buku rekening koperasi berada di tangan ketua, yakni Efan Sonata.

“Yang berhak mengambilnya tetap ketua dan bendahara. Mereka itu yang membayarkan ke pajak. Aku Cuma tau yang aku tanda tangan, kalau ke pajak bukan ranah aku,” tambah Iman Rafli.

Iman Rafli meminta agar Efan Sonata sebagai ketua koperasi untuk menjelaskan terkait apa yang menjadi permintaan para anggota koperasi. Setiap pembayaran pajak, biasanya uang yang diserahkan dari pihak perusahaan terdapat sisa.

“Jelaskan kepada warga, kemana saja dana itu. Harusnya dia menjelaskan itu, kemarin waktu diadakan rapat dia tidak datang,” tandas Iman Rafli. (als)

About kabarbabel 2241 Articles
Portal Berita Bangka Belitung Masa Kini

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.