Dishut Babel Diperintahkan KI Buka Data IPPKH

*WALHI Babel : Ini Kemenangan Rakyat Atas Informasi Publik

PANGKALPINANG, www.kabarbabel.com – Komisi Informasi Provinsi (KIP) Kepulauan Bangka Belitung (Babel) memutuskan bahwa dokumen Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) adalah Informasi Publik yang bisa diakses oleh masyarakat luas. KIP Babel memerintahkan Dishut Babel untuk memberikan/membuka dokumen IPPKH kepada Pemohon yaitu WALHI Kepulauan Bangka Belitung (WALHI Babel).

Hal ini berdasarkan putsan KIP Babel No 007/PTS-A/IV/2018 yang bacakan oleh Ketua Majelis Komisioner Syawaludin dan 2 anggota yakni Eko Tejo dan Ita Rosita, putusan dibacakan di ruang sidang KIP lantai 3 Kantor Gubernur Babel pada kamis, (26/4/2018). Manager Advokasi dan Kampanye WALHI Babel, Zulpriadi menyatakan bahwa ini merupakan kemenangan rakyat dalam mengakses dan mendapatkan Informasi serta suatu pelajaran bagi Badan Publik yang ada di Provinsi Bangka Belitung untuk melakukan pembenahan dalam penyediaan Informasi publik.

“Bahwa masyarakat luas berhak mengetahui dan menperoleh informasi dari Badan Publik sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku,” kata Zulpriadi, Jumat (27/4/2018)0

Zulpriadi menambahkan, gugatan Sengketa Informasi dilayangkan untuk mendorong dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, selama ini IPPKH cenderung ditutup tutupi sehingga masyarakat tidak memperoleh Informasi akurat dalam pengawasan terhadap pemilik IPPKH.

Sengketa Informasi ini berawal pada pada 2 Juni 2017, kala itu WALHI Babel mengajukan permohononan permintaan Informasi Publik kepada Dishut, namun permintaan tersebut diabaikan. 24 Agustus 2017, Walhi Babel melayangkan surat keberatan kepada atasan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) yakni Sekretaris Daerah Provinsi Bangka Belitung, tetap saja diabaikan.

“Oeh sebab itu WALHI Babel melakukan gugatan Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi Babel pada 10 Oktober 2017 dengan nomor register perkara 051/X/KIP-Babel/2017 dengan Termohon I Dinas Kuhutanan (Dishut) Babel. WALHI Babel meminta informasi publik berupa dokumen Izin Usaha Pertambangan (IUP) beserta lampirannya, Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) beserta lampirannya dan peta IUP dan IPPKH timah dalam bentuk shapefile.

“Data tersebut merupakan informasi publik berdasarkan UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukan Informasi Publik,” ujarnya. (kbc).

About kabarbabel 2031 Articles
Portal Berita Bangka Belitung Masa Kini

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.