Bup Beltim Hadiri RZWP3K

Kabarbabel.com–Wakil Gubernur Bangka Belitung Abdul Fatah memimpin rapat Konsultasi Publik Dokumen Antara Kegiatan Penyusunan Dokumen tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) yang dihadiri Bupati Belitung Timur (Beltim) Yuslih Ihza, Ketua DPRD Beltim Tom Haryono, Sekwan Beltim Evi Nardi dan undang lainnya di Kantor Gubernur Babel, Jum’at (29/12).

Wagub Babel Abdul Fatah mengatakan penetapan peraturan daerah tentang RZWP3K merupakan salah satu upaya dalam melaksanakan 5 misi pembangunan kelautan nasional yang tertuang dalam RPJPN 2005-2025. Pertama, menjaga dan meningkatkan kelestarian sumber daya alam dan wilayah pesisir agar berfungsi optimal. Kedua, meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga dan melestarikan ekosistem laut,pesisir dan pulau-pulau kecil. Ketiga, meningkatkan upaya pemeliharaan keamanan nasional dan pengamanan kekayaan sumber daya kelautan dan perikanan. Keempat, meningkatkan pembangunan kelautan. Kelima, mengembangkan industri kelautan dan perikanan secara optimal.

Wakil Gubernur Babel memberikan ruang pendapat dan pandangan dari para peserta sebagai masukan bagi Pemerintah Provinsi Babel untuk bahan masukan draf dan raperda RZWP3K.

“Kita mau buka rembuk mengenai masalah yang kita inginkan menyangkut ruang zonasi Provinsi Babel. Provinsi Bangka Belitung masing-masing masyarakatnya memiliki kehendak yang berbeda dan hal ini normal sebagai kehidupan bermasyarakat. Jadi jangan salah menafsirkan bahwa hari ini (29/12) kita berbicara final, kita masih buka cakrawala bersama masyarakat yang bertanggjawab di wilayah kita masing-masing,” kata Wagub dalam sambutannya.

Dalam kesempatan itu pihak pemerintah Kabupaten Beltim menyampaikan usulan antara lain perihal moratorium aktivitas penambangan pasir timah di laut sampai ditetapkannya perda tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K). kedua, zona tambang laut yang ada overlapping dengan zona perikanan tangkap dan zona pariwisata sehingga kehadiran/ aktivitas tambang laut tersebut dapat membunuh 2 sektor tersebut yaitu sector perikanan dan pariwisata. Ketiga, zona tambang laut dan keberadaan kapal isap produksi telah membuat resah dan berpotensi menciptakan konflik dan merugikan masyarakat sekitar. Zona tambang laut juga bersinggungan dengan taman perairan gugusan pulau momparang dan laut sekitarnya. Keberadaan zona tambang laut tersebut berpotensi merusak TWP tersebut dengan berbagai keanekaragaman organisme bawah lautnya.

Sementara itu pihak PT. Timah menyampaikan pertimbangan dan sikapnya, antara lain IUP PT Timah di Babel seluas 473.401 Ha, dimana sejumlah 139.662 Ha atau 29 persennya berada di laut Babel. Luas ini adalah sebesar 2 persen dari total luas laut Babel yang ditetapkan dalam RZWP3K. jumlah IUP PT.Timah yang masuk dalam kawasan 0-2 mil adalah 90 persen dari total IUP PT.Timah TBK laut. Dengan pertimbangan tersebut, harapan PT.Timah agar IUP PT Timah tidak dihilangkan dalam penyusunan zonasi pemanfaatan wilayah pesisir.

Pertemuan tersebut sempat diwarnai kekecewaan dari para peserta yang dihadiri dari perusahaan tambang, nelayan, organisasi, akademisi, LSM. Diantara peserta tersebut tidak semuanya bisa manyampaikan secara langsung usulan-usulan atau pendapat karena terkendala waktu. (ril/dei)

About kabarbabel 2399 Articles
Portal Berita Bangka Belitung Masa Kini

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.