Aliansi Nelayan dan Walhi Kepung Pemprov

Kabarbabel.com–2000 massa Perwakilan nelayan Kabupaten/kota se-Provinsi Bangka Belitung (Babel) melakukan demo di depan kantor Gubernur Provinsi Babel.

Demonstrasi dilakukan dari Persatuan Nelayan Tradisional dan Pesisir Kabupaten Bangka, Persatuan Nelayan Tradisonal dan Pesisir Kabupaten Bangka Barat dan Nelayan Belitung serta solidaritas dari Forum Kerja Wilayah Kelola Rakyat (FK WKR). Tuntutan mereka, antara lain, pertama, pesisir laut pulau Bangka dan Belitung harus bersih dari aktivitas tambang laut, kedua, RZWP3K Provinsi Babel harus bebas dari Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Penyusunan dokumen Peraturan daerah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) menuai kecaman dari seluruh Nelayan tradisonal di Provinsi Bangka Belitung.

Kecaman muncul dari Rancangan peraturan daerah (Raperda) yang mengakomodasi aktifitas tambang laut di perairan pulau Bangka dan Belitung. Banyak pasal-pasal dalam Raperda tersebut yang sangat merugikan nelayan, diantaranya aktivitas tambang laut dilakukan dalam batas 2 mil dari garis pantai dan kedalaman diatas 10 meter,sedangkan wilayah tangkap nelayan hingga 12 mil laut.

RZWP3K Babel mengancam merampas ruang hidup dan sumber penghidupan nelayan yang menggantunkan hidup dari hasil laut.

Koordinator Persatuan Nelayan Tradisonal dan Pesisir Kabupaten Bangka, Juliadi mengungkapkan observasi wilayah tangkap nelayan yang akan dimasukkan ke dalam dokumen RZWP3K oleh konsultan PT Madani Multi Kreasi dilakukan dengan asal-asalan dan sarat akan kepentingan aktivitas tambang laut sehingga kepentingan nelayan akan wilayah tangkap diabaikan. Aktivitas tambang laut akan mengancam “periuk nasi” dan membuat melarat para nelayan dikemudian hari.

Asbaru, salah satu nelayan Kabupaten Bangka Barat menyatakan pemahaman dangkal Pemprov Bangka Belitung dan konsultan penyusun Raperda RZWP3K mendiskriminasikan nelayan yang menggantungkan hidupnya di laut. Nelayan dan laut hanya dipandang sebelah mata demi kepentingan korporasi yang mengeruk timah di laut dengan mengabaikan aspek ekonomi, social dan budaya serta kearifan lokal yang telah ada di wilayah pesisir.

Persatuan Nelayan Belitung, Sarpan mengungkapkan Belitung yang terkenal akan keindahan laut, juga terancam aktifitas Kapal Isap Produksi (KIP), destinasi wisata yang sedang gencar berkembang akan terhambat dengan limbah yang dihasilkan oleh aktifitas Kapal Isap Produksi tersebut, sehingga kehidupan masyarakat pesisir yang menggantungkan sumber penghidupan dari laut.

Direktur Eksekutif WALHI Bangka Belitung, Ratno Budi menegaskan bahwa sikap WALHI adalah Pertama, Tidak ada tambang laut di wilayah pesisir laut Provinsi Bangka Belitung, hal tersebut sesuai landasan penyusunan RZWP3K yaitu UU No 1 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No 27 tahun 2007 Tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau Pulau Kecil. Kedua, tak ada satupun rekomendasi WALHI yang ditindaklanjuti dari diskusi public sebelumnya, yakni WALHI meminta aktifitas tambang laut harus diatas 12 mil laut untuk melindungi wilayah tangkap nelayan tradisoanal.(ril/dei)

About kabarbabel 2399 Articles
Portal Berita Bangka Belitung Masa Kini

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.