Terima Warga Beltim, Erzaldi Janjikan Amdal Untuk Hentikan KIP

*Dihadapan Warga Erzaldi Juga Sampaikan Hanya Jadi Sasaran Didemo dan Dicaci Maki‎

PANGKALPINANG, www.kabarbabel.com – Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Erzaldi Rosman kembali menegaskan, ia tidak bisa serta merta mencabut izin tambang laut. Walau sering dituding salah salam persoalan tambang laut di perairan Belitung Timur dan didesak, ia mengaku harus menjalani proses prosedur dalam pencabutannya.

“Sampai hari ini saya hanya nerima demo dan dicaci maki orang. Kira-kira pas dak, kalian minta tolong  sama saya trus ngomong macem-macem, padahal kita kerja,” sebut Erzaldi dihadapan perwakilan masyarakat Belitung-Belitung Timur di rumah dinas Gubernur Babel, Senin (27/11/2017).

Orang nomor satu di Babel ini menyatakan, dalam mencabut izin kapal isap tersebut harus menemukan salah terlebih dahulu. Ia menawarkan adanya Amdal (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) ulang, dan apabila ditemukan kekeliruan dalam Amdal baru bisa dicabut izin kapal isap produksi tersebut.

“Tapi kalian dak mau, maunya cabut. Sama tidak, dia berhenti beroperasi tapi lambat laun dia akan cabut?, setelah proses Amdal jalan. Namanya dicabut?, namanya dicabut?, prosedur dak, prosedur. Kalau saya cabut sekarang, prosedur?,” ujarnya sambil melontarkan pertanyaan bernada kesal ke warga yang datang bersama DPRD Beltim ini.

Menurutnya, dalam menghadapi pro kontra masalah KIP tersebut tidak bisa pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah Kabupaten Belitung Timur lepas tangan, atau hanya melepaskan masalah ke pihak provinsi. Upaya mencoba menghentikan sementara ia anggap sebagai salah satu langkah yang harus dilakukan. Dalam hal ini Gubernur sebagai pemerintah pun tidak bisa dipengaruhi.

“Kalau kata masyarakat salah, dan salah, saya harus cabut. Tetapi kan harus salah dulu. Sampai sini jelas ga?,” kata Erzaldi.

Pernyataan Erzaldi sempat ditanggapi nelayan dengan menyatakan, kedatangan nelayan tidak semata-mata datang tanpa proses. Nelayan menemuinya setelah upaya-upaya sebelumnya belum menemui hasil yang memuaskan. Namun, lagi-lagi Erzaldi mengatakan dalam pertemuannya dengan Bupati Beltim bahwa soal KIP sedang dalam proses sehingga sejauh ini masih tetap diproses dalam menyikapi keluhan warga.‎

“Masih ada proses, setelah ini ada tim Amdal mengecek. Hasil Amdal nanti disampaikan ke bapak-bapak. Kalau misalnya ada adendum, jangan diterima, sudah selesai. Habis ini kan kita akan berkirim surat mengenai sosialiasi ini, kasih tau lah dampak sosial, laut rusak, selesai. Tinggal kita dorong, kapan?,” tukasnya memberi keyakinan ke warga kalau lewat Amdal bisa menjadi cara menghentikan izin KIP.‎

Ia menilai, masalah yang belum selesai itu karena komunikasi saja, dan tak adil baginya bila diserahkan ke provinsi saja. Ia juga menyarankan perlunya diatur dalam zonasi laut yang sedang dibahas apabila wargatidak menginginkan pertambangan. Di sisi lain ia mengingatkan warga untuk berhati-hati mengenai tambang dalam wilayah KP Timah.

“Saya sampaikan dulu, KP Timah ini KP negara, harta negara yang sudah sejak zaman dulunya. Kita berjuang sama-sama. La lom kira-kira?, la kuat lom pernyataan saya ini, tapi saya membatasi ya, karena ada wakilnya pak Wiranto,” tukasnya seraya menyatakan tak bisa berlama bertemu dalam menerima aspirasi warga Beltim.

Perwakilan warga lainnya yang hadir, Miftahudin mengatakan, dalam hal ini warga tidak menyalahkan Gubernur Babel atas izin KIP yang telah keluar sejak tahun 2008 itu. Namun diminta Gubernur Babel memperhatikan masyarakat yang mengandalkan laut sebagai sumber penghidupan mereka selama ini.

“Kalau pun seandainya bapak terbatas mengenai masalah prosedur-prosedur dan ada aspek hukum, kita berada di depan pak, kita bersinergis. Tetapi mohon agar itu segera dicabut,” sebut Miftahudin yang juga ketua Ikatan Keluarga Pelajar Belitung Pusat (IKPB) ini.‎

Erzaldi pun menanggapi dengan mengambil keputusan agar perwakilan warga ikut serta langsung dalam tim Amdal. Ia pun meminta warga tidak mengungkit kerjaan pemerintahan sebelumnya supaya tidak lagi terjadi perpecahan dan semakin tak menyelesaikan persoalan. Akhirnya dipilih 5 orang perwakilan warga yang antara laim terdiri dari nelayan, aktivitis lingkungan, dan IKPB.

“Yang penting tujuan kalian saya tau, mari kita kerjasama. Cuma satu hal saya ingatkan tadi, terhadap KP PT Timah ini milik negara. Jangan kalian anggap sebagai janji, saya perwakilan pemerintah pusat di sini. Kalian milih saya atau tidak saya tidak tahu, tapi saya dipilih masyarakat Bangka Belitung. Karena saya dipilih masyarakat Bangka Belitung, saya wakil pemerintah pusat. Masalah yang lama dan baru jangan disamakan, dan dibedakan, saya-saya, dia-dia,” pungkasnya. (kbc).

About kabarbabel 2245 Articles
Portal Berita Bangka Belitung Masa Kini

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.