Gapabel Desak DPRD Beltim Bentuk Pansus KIP

*Tambang Laut Rusak Lingkungan

MANGGAR, www.kabarbabel.com – Keberadaan Kapal Isap Produksi (KIP) KM Kamilah milik PT Kampit Tin Utama di Perairan Laut Pering, Belitung Timur menyebabkan dampak negatif. Aktivitas tambang laut ini tak kalah hebat dengan yang aktivitas tambang di daratan.

Terjadinya sedimentasi terhadap terumbu karang dan punahnya biota laut akibat perusakan lingkungan memberi dampak hilangnya mata pencaharian para nelayan. Kerugian ekonomi sangat besar dalam jangka panjang dari rusaknya biota laut membuat gejolak di masyarakat, khususnya kaum Nelayan.

Upaya pengusiran kapal isap sebelumnya pernah dilakukan bahkan sempat masyarakat mengeluarkan petisi tolak tambang laut, tolak KIP pada bulan Oktober 2016. Aksi warga sempat membuahkan hasil, ditandai hengkangnya KIP dari perairan Pering. Namun kini kembali lagi aktivitas KIP di tahun 2017.

Gabungan Pecinta Alam Belitong (Gapabel) sebagai organisasi yang konsen dalam pelestarian lingkungan menilai aktivitas KIP sekarang adalah sebuah pelanggaran. Sebab, Menteri Kelautan dan Perikanan sudah mengeluarkan surat No B 710 /MEN-KP/XII/2014 untuk memberhentikan aktivitas pertambagan dilaut sampai ditetapkan peraturan daerah tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

“Kami bersama Nelayan akan mendesak DPRD Kabupaten Beltim untuk segera membentuk Pansus Tambang Laut Beltim. Pembentukan Pansus ini bisa dilakukan berdasarkan gejolak masyarakat, khususnya Nelayan dan banyaknya melihat kejanggalan pada legalitas perusahaan pemegang IUP,” kata Ketua Gapabel Pifin Hariyanto, Sabtu (4/11/2017).

Belum lagi soal tidak jelasnya keberadaan kantor, RKAB yang melewati batas dari mulai terbitnya IUP Produksi. Lainnya, sertifikat C & C yang tidak sesuai dengan daftar yang dikeluarkan ESDM, serta proses penyusunan Amdal yang diduga banyak terjadi manipulasi pada saat sosialisasi.

Gapabel menilai, ternjadi kontradiksi antara poin yang ada didalam KA-Amdal yang mana lertambangan turut menjaga kelestarian lingkungan hidup sehingga mampu menopang keberlanjutan perusahaan, tidak menghilangkan mata pencaharian nelayan yang di sekitarnya.

“Namun pada kenyataannya nelayan mendapatkan ancaman terhadap mata pencahariannya dimana pada saat musim cumi seperti sekarang, nelayan mengalami penurunan hasil tangkapan terkait aktivitas KIP Kamila. Kita menyesali izin olah gerak yang dikeluarkan KUPP menjadi dasar untuk KIP Kamila melaksanakan pengurukan, karena pada prinsipnya izin olah gerak dan izin pengerukan itu adalah dua hal yang berbeda,” kata Pifin.

Pria yang akrab disapa Tilenk ni menuturkan masyarakat berharap dengan dibentuknya Pansus Tambang Laut Beltim ini, Pansus dapat menemukan celah pelanggaran untuk kemudian merekomendasikan kepada Provinsi untuk mencabut IUP PT. Kampit Tin Utama. (kbc).

About kabarbabel 2199 Articles
Portal Berita Bangka Belitung Masa Kini

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.