Deddy Minta Pemda Tegas Soal Pulomas

*Pemerintah harus Tegas Memberi Sanksi Berat

SUNGAILIAT, www.kabarbabel.com – Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Deddy Yulianto menilai bahwa PT Pulomas yang melakukan pengerukan alur di muara Pelabuhan Perikanan Sungailiat, sangat menyalahi aturan. Sebab izin yang diberikan pemerintah tidak dijalankan dengan benar oleh PT Pulomas.

“Kalau dalam perizinan itu melakukan normalisasi pengerukan agar jangan terjadi pendangkalan, ya jalankan pekerjaan itu. Tapi yang terjadi mereka melakukan penambangan timah. Jelas itu menyalahi aturan,” tegas Deddy Yulianto, di kediamannya, Minggu (8/10/2017).

Dijelaskan Deddy, seharusnya pemerintah tegas memberi sanksi kepada PT Pulomas dan jangan dibiarkan begitu saja. Untuk itu, baik pemerintah maupun aparat penegak hukum diminta tegas serta tetap konsisten untuk memberikan sangsi kepada PT Pulomas. Pasalnya perusahaan tersebut tidak konsisten dalam melakukan normalisasi pendalaman alur muara kolam pelabuhan perikanan Sungailiat.

“Saya lihat sendiri di lapangan, bahwa praktek di lapangan lain, dimana tidak mengikuti izin aturan yang sudah diberikan dari pemerintah. Bahkan lebih fokus melakukan penambangan pasir timah menggunakan kapal isap,”ujarnya.

Ditambahkan Deddy, bahwa dirinya juga mempertanyakan persoalan perubahan titik kordinat yang dinilai sangat melenceng jauh dari perizinan. Sebab PT Pulomas merubah titik kordinat yang dikerjakan. Karena dalam perizinan titik kordinat, yang awalnya menjulur ke arah laut, tapi sekarang melebar ke kanan muara kolam pelabuhan perikanan.

“Itu juga jelas sudah menyalahi aturan yang diberikan pemerintah,” tegasnya.

Deddy juga mempertanyakan waktu kerja PT Pulomas yang sudah berapa tahun melakukan aktifitas di muara air kantung. Sebab patut dipertanyakan sudah berapa panjang serta lebar muara sudah dinormalisasi.

”Kalau dilihat di lapangan, ini namanya akal-akalan dan pihak perusahaan berkedok perizinan pengerukan namun pada akhirnya mengeksploitasi mengeruk timah. Dan yang lebih aneh, soal rekomendasi dikeluarkan oleh dinas perhubungan dan bukan dinas perikanan kelautan,” terangnya.

Ketika disinggung persoalan PT Pulomas sudah ada tersangka dan sudah menjalani persidangan. Deddy mengatakan, bahwa persoalan siapa-siapa yang sudah ditetap kan menjadi tersangka, itu urusan tersendiri.

“Kita ikuti saja proses hukum yang sedang berjalan. Kami yakin kajati sangat profesional terhadap perkara ini , siapa yang terlibat dalam pemeberian izin, siapa saja aktor dibalik persoalan ini dan siapa yang memberikan rekomendasi. Kalau seingat saya, waktu itu periode Gubernur Babel yang dijabat Rustam Effendi. Tapi sekali lagi kita minta pemerintah harus tegas memberi sanksi kepada PT Pulomas,” pungkasnya.

Hingga berita ini diturunkan PT Pulomas maupun pemda masih diupayakan tanggapan atas masalah yang cukup menyita perhatian publik ini. (eru)

About kabarbabel 2187 Articles
Portal Berita Bangka Belitung Masa Kini

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.