Kisruh Pemilihan Panitia Dana Kompensasi dari KIP, HPNIS Minta Pemilihan Ulang

SUNGAILIAT – www.kabarbabel.com, Ketua HPINS (Himpunan Pengusaha Ikan Nelayan Sungailiat) M Ali Daeng Masserang minta ulang pemilihan panitia dana kompensasi dari KIP untuk para nelayan. M Ali dan sebagian nelayan menilai dalam pemilihan tidak fair karena pemilihan ketua seperti dipaksakan.

“Saya minta agar pemilihan diulang kembali. Karena kalau tidak diulang akan terjadi konflik berkepanjangan, dan berakibat akan merugikan masyarakat nelayan kami sendiri,” tegas M Ali ketika ditemui, Minggu (10/9/ 2017) di Sekretariat Kantor HPINS Sungailiat.

Menurut M Ali, pihaknya sudah mendapat laporan adanya beberapa nelayan yang sudah mendatangi ke kantor Camat Sungailiat dan minta pemilihan di ulang kembali.

“Namun sepertinya tidak direspon baik oleh Pak Camat. Untuk itu mohon kepada Camat Sungailiat untuk mengulang kembali pemilihan. Tolong hal itu harap diperhatikan oleh pemerintah, karena sangat rentan dengan gesekan-gesekan dan akan memunculkan hal tidak baik bagi masyarakat lingkungan pesisir,” harap M Ali, yang juga Ketua (FKUB) Forum Kelompok Usaha Bersama Kabupaten Bangka

Dijelaskannya kalau tidak cepat ditindaklanjuti akan terjadi gesekan di setiap lingkungan yang mendapatkan kompensasi dari KIP yang pada akhirnya akan terjadi penyetopan seluruh aktifitas penambangan KIP di wilayah Air Kantung.

“Kami menghimbau kepada pemerintah daerah dan PT Timah serta aparat penegak hukum yang terkait untuk segera
meninjau kembali hasil dari pemilihan ketua panitia kompensasi dari KIP,” tegasnya.

Sementara Ketua FKPM (Forum Komunitas Polisi dan Masyarakat) Pesisir, Syarifudin Bulo-Bulo menghimbau agar warga
masyarakat pesisir tetap menjaga kerukunan dan menjaga agar kondisi daerah tetap aman. Kemudian juga minta kepada pemerintah kabupaten Bangka serta Polres Bangka untuk membantu menyelesaikan persoalan pemilihan panitia pengelola pengawas dan kompensasi KIP.

”Saya tidak menginginkan adanya gesekan ataupun perpecahan diantara masyarakat pesisir dan saya juga meminta agar pemerintah dan Polres menyelesaikan persoalan pemilihan pantia dana kompensasi KIP tersebut,” tegas Syarifuddin Bulo-Bulo.

Dikatakannya bahwa selaku ketua FKPM dirinya memiliki tanggung jawab penuh untuk tetap menjaga daerah pesisir kondusif. Untuk itu dirinya meminta kepada pemerintah dan Polres serta melibatkan PT Timah untuk duduk bersama menyelesaikan persoalan pembentukan pengelola dan pengawas dana CSR dari KIP bersama masyarakat pesisir mencakup Lingkungan Nelayan I, Nelayan II, Parit Pekir, Rambak, Bukit Kuala, Jalan Laut Matras, kampung Pasir, Air Kantung dan Air Hanyut.

“Sebab akhir –akhir ini usai pemilihan panitia pengelola dan pengawas dana kompesasi KIP, kondisi sepertinya tidak bersahabat antara masyarakat. Jadi saya minta sesegera mungkin pihak pemerintah Kabupaten Bangka dan Polres Bangka turun untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Agar tidak terjadi gesekan ataupun keributan diantara warga pesisir,” tegasnya. (eru).

Sikap Anggota Dewan Formatur.
1. Menolak hasil pemilihan yang diselenggarakan oleh Camat Sungailiat karena tidak mengedepankan netralitas dan mengabaikan hasil musyawarah mufakat bersama 22 Juli 2017.
2. Tata tertib pemilihan yang dikeluarkan oleh Camat Sungailiat dibuat secara pihak tanpa pelibatan anggota dewan formatur bahkan tanpa rapat pleno pengesahan. Hal ini tentu menciderai asas musyawarah mufakat.
3. Menghimbau kepada Camat Sungailiat untuk segera menyatakan pembatalan hasil pemilihan ketua panitia penerima kompensasi KIP yang diselenggarakan pada tanggal 28 Agustus 2017 dikarenakan dapat memicu konflik di masyarakat pesisir 10 lingkungan dari 4 kelurahan.
4. Meminta kepada pihak kepolisian untuk melakukan penyelidikan terhadap proses pemilihan yang diselenggarakan pada tanggal 28 Agustus 2017.(Sumber : M. Ali dkk)

About kabarbabel 2241 Articles
Portal Berita Bangka Belitung Masa Kini

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.