BPK Beri WDP untuk LKPD Babel tahun 2016

PANGKALPINANG – www.kabarbabel.com, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2016, pada sidang Paripurna DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pada Kamis (20/7/2017).

Dikutip dari babelprov.go.id, BPK memberikan Opini Wajar dengan Pengecualian (WDP), Opini pada tahun 2016 ini sama dengan Opini tahun 2015. Adapun Hal yang dikecualikan dalam Opini BPK terhadap LKPD yakni aset lain-lain yang tidak diketahui keberadaannya dengan nilai Rp 18,14 miliar. Ada juga temuan akumulasi penyusutan atas aset tetap gedung dan bangunan, serta aset tetap berjalan, irigaai dan jaringan yang belum dapat dinilai kewajarannya.

Selain itu juga Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung harus memperbaiki penatausahaan aset yang diserahkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk pelaksaaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang belum tertib. Terdapat kekurangan volume pekerjaan fisik pembangunan gedung dan jalan, dan penyusunan laporan keuangan pemerintah Provinsi Kepualan Bangka Belitung tahun anggaran 2016 yang tidak tertib yaitu disusun dan dilaporkan melebihi tanggal 31 Maret 2017.

Menanggapi hasil temuan tersebut Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosman, menjelaskan bahwa saat ini Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terus selalu berusaha untuk menjadi yang terbaik. Hal ini dibuktikan dengan adanya Aplikasi Komputer Simda ( Sistem Informasi Manajemen Daerah), dan Bangka Belitung menjadi daerah yang pertama yang menggunakan Aplikasi ini. Hal ini dilakukan sebagai upaya pencegahan agar tidak terjadi kekeliruan dan benar.

Selain itu Gubernur juga telah membentuk Tim Investigasi untuk mencari keberadaan aset dengan nilai Rp 18, 14 miliar tersebut seprofesional mungkin. Selanjutnya Gubernur juga berharap dengan adanya BPK ini dapat memberikan manfaat untuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Sementara anggota V Badan Pemeriksa Keuangan Isma Yatun menegaskan bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil pemeriksaan sesuai pasal 20 UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

“Pejabat wajib memberikan jawaban dan penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi laporan hasil pemeriksaan selambat lambatnya 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima,” tegas Isma.

Ia berharap pimpinan dan anggota DPRD dapat memanfaatkan serta menggunakan informasi yang disampaikan dalam LHP, dan kepada Gubernur beserta jajarannya agar LHP ini dapat memberikan dorongan dan motivasi untuk terus memperbaiki pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. (kbc).

About kabarbabel 2024 Articles
Portal Berita Bangka Belitung Masa Kini

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.