Gubernur : Pakta Integritas sebagai Barometer Menilai Birokrat

PANGKALPINANG – www.kabarbabel.com, Sekda dan empat puluh delapan orang pejabat esselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi Kep Bangka Belitung menandatangani pakta integritas. Penandatangani ini merupakan bagian dari pengawasan terhadap kinerja pejabat.

Terdapat tujuh point dalam pakta integritas yang ditandatangani, diantaranya berperan aktif dalam upaya pencegahan dan pembrantasan KKN serta tidak melibatkan diri. Pejabat juga tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah bantuan. Selain itu pejabat harus bersikap transparan jujur objektif dan akuntabel, menghindari pertentangan kepentingan dan memberikan contoh yang baik kepada bawahan.

Erzaldi Rosman Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dikutip dari babelprov.go.id mengatakan bahwa fakta integritas ini dibuat dan ditandatangani untuk mendorong dan memotivasi agar kepala dinas menjalankan tugas dan fungsinya dengan sebetul-betulnya. Pakta integritas ini nanti akan diturunkan sampai ke tingkah bawah.

“Pakta integritas ini sebagai awal dan sebagai baromoter bagi kita untuk menilai birokrat. Menilai birokrat, apa birokrat bekerja dengan baik atau tidak. Ada sanksi jika mereka tidak bekerja dengan baik,” tegas Erzaldi saat usai melakukan penandatangan pakta integritas dengan pejabat esselon I dan II di Ruang Pasirpadi Kantor Gubernur Babel Pangkalpinang, Senin (5/6/2017).

Erzaldi menambahkan penandatangan pakta integritas ini tidak akan ada batasnya. Ini akan tetap dinilai baik langsung maupun tidak langsung. Pemprov mempunyai cara untuk menilai bersama tim, BKD, dan Baperjakat. Jika ada kepala dinas yang tidak mampu menjalankan fungsinya, maka akan ada sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Jika tidak mampu menjalankan tugasnya, itu berarti tidak mampu menjadi kepala dinas. Nanti ada sanksinya bagi yang tidak menjalankan sesuai dengan pakta integritasnya,” jelasnya.

Selain penandatanganan pakta integritas, hari ini para pejabat esselon II juga mengikuti pelatihan workshop tunas integritas yang baru saja dilakukan. Menurutnya workshop ini bagian dari upaya pemprov untuk melakukan perubahan. Perubahan dalam hal kinerja, Lakip, dan daya tarik investasi harus dilakukan agar pelayanan kepada publik semakin baik.

“Perubahan harus segera dilakukan dalam menjalankan pemerintahan dan pelayanan.Targetnya, 2018 pemprov wajib meraih WTP dari BPK,” harapnya.(kbc).

About kabarbabel 2405 Articles
Portal Berita Bangka Belitung Masa Kini

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.