Beranda Bangka Bangka Sedang “Dijajah”, GUM Bangka Dukung Demo Petani Mabat

Bangka Sedang “Dijajah”, GUM Bangka Dukung Demo Petani Mabat

95
BAGIKAN
Perwakilan warga Desa Mabat bersama Ormas, OKP, serta beberapa Perwakilan Mahasiswa berdemonstrasi di depan Pengadilan Negeri Sungailiat (Foto: Hendry/kabarbabel.com)

SUNGAILIAT, www.kabarbabel.com – Sehubungan dengan aksi unjuk rasa yang disuarakan oleh masyarakat petani sawit Desa Mabat kecamatan Bakam, Kamis (27/12/2018) kemarin, Gerakan Urang Melayu (GUM) Bangka menyatakan sikap tegasnya.

Pihak GUM mendukung penuh aksi perjuangan untuk merebut kembali hak-hak masyarakat Desa Mabat. Aksi unjuk rasa itu sebelumnya mengangkat tema “Gerakan Perjuangan Kebun (GPK) Plasma Mabat” dilakukan bersama gabungan Ormas, OKP, dan beberapa kelompok masyarakat saat berdemonstrasi pada 3 instansi, Kamis (27/12/2018).

Koordinator GUM Bangka, Julian Andryanto Mustafa menyebutkan, nasib masyarakat petani sawit Desa Mabat ini memang sudah lama sekali tidak diperhatikan oleh pemerintah, sehingga permasalahan lahan kebun selama sekian tahun itu, belum ada solusi yang nyata atas keadilan dari Pemerintah Bangka khususnya.

“Secara garis besar, persoalan sawit Desa Mabat tersebut merupakan salah satu kasus penjajahan yang bermodus perkebunan sawit. Yang begitu “rakus” merebut hak tanah, hutan ataupun adat masyarakat melayu Bangka seperti sekarang ini,” imbuhnya kepada wartawan, di Sungailiat, Minggu (30/12/2018).

Ia menyebutkan, sekelompok orang begitu agresif dalam menindas hak-hak masyarakat Desa Mabat ini. Sedangkan, pemerintah khususnya wilayah Kabupaten Bangka, seakan mengabaikan penderitaan para petaninya yang harus berjuang sendiri tanpa adanya dukungan ataupun bantuan.

“Untuk itu, saya pesankan kepada masyarakat Bangka, mari kita rebut kembali hak-hak kita ini. Saya rasa sudah cukup kita melihat tanah-tanah masyarakat melayu yang diwariskan oleh nenek moyang kita, dirampas dan dijajah lewat kedok investasi, bisnis, pariwisata, dan lain semacamnya,” ucap Julian.

Ia juga menilai, jika dilihat dari pantai-pantai sepanjang Sungailiat, sudah banyak yang terlihat dikuasai oleh pihak-pihak yang bukan dari penduduk Bangka sendiri. Salah satu contohnya, dengan masuk kawasan pantai saja, masyarakat Bangka harus mengeluarkan uang puluhan ribu rupiah.

“Seharusnya kita dapat merasakan indahnya pantai kita itu secara gratis, bukan seperti mengeluarkan uang puluhan ribu hanya untuk membayar akses masuk. Bagaimana nasib cucu kita nantinya, yang mungkin akan bayar lebih dari itu,” tukas Julian.

Ia berharap, kasus seperti Desa Mabat ini harus menjadi suatu peringatan bagi masyarakat dan pemerintah khususnya Kabupaten Bangka. Untuk mulai sadar dan menunjukkan sikap perlawanan terhadap kejahatan-kejahatan yang dikemudikan oleh sekelompok orang yang tidak mewakili identitas kemelayuan masyarakat Bangka. (m4).

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here