Beranda Bangka Kejari Bangka Selesai Periksa Kades Terkait Proyek PLTS

Kejari Bangka Selesai Periksa Kades Terkait Proyek PLTS

30
BAGIKAN
Sungailiat, www.kabarbabel.com – Tim penyidik Pidsus Kejari Bangka sudah melakukan pemeriksaan terhadap seluruh Kepala Desa (Kades) di wilayah kabupaten Bangka, untuk dimintai keterangan terkait dugaan tindak pidana korupsi pengadaan lampu Penerangan Listrik Tenaga Surya (PLTS)‎ di masing-masing desa.
         Kasi Intel Kejari Bangka, Andri saat dikonfirmasi sejumlah wartawan, Rabu (10/10) membenarkan hal tersebut.
         “Ini sudah dikumpulkan bahan-bahan bukti terkait keterangan-keterangan dan juga bahan-bahan lainnya,” ungkapnya.
‎         Berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan penyidik Pidsus Kejari Bangka atas pengadaan PLTS itu, kata Andri, hasilnya belum bisa disimpulkan.
         “‎Ini belum bisa disimpulkan. Intinya itu adalah mencari dugaan telah terjadi tindak pidana dan dapat ditindaklanjuti ke tingkat penyidikan atau tidak,” imbuhnya.
         Disinggung apakah kasus tersebut dapat ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan, Andri menegaskan hal tersebut belum bisa disimpulkan.
         “Nah itu tadi, jadi kesimpulan itu bisa lanjut, bisa dinyatakan tidak terkait dengan bahan bahan yang sudah didapat. Karena prinsip penyelidikan adalah apakah itu merupakan tindak pidana. Tapi kalau itu tindak pidana, itu bisa ditingkatkan ke penyidikan,” tukasnya.
         Menurutnya, selama proses penyelidikan berlangsung, penyidik yang menangani perkara itu melakukan pengumpulan data dan keterangan dari pihak terkait serta alat bukti lainnya untuk melihat apakah kasus tersebut merupakan tindak pidana atau bukan.
         “Terkait itu posisinya apakah cukup bahan bahan untuk ditingkatkan ke penyidikan. Tapi tingkatan penyelidikan itu mencari ini adalah tindak pidana atau bukan,” lanjutnya.
         “Apabila tidak cukup bukti, sesuai aturan berartikan dihentikan karena dalam aturan undang undang dan KUHP dalam hal ini ‎menyatakan, cukup bukti lanjut, tidak cukup bukti berartikan salah satu syarat tidak terpenuhi,” imbuhnya.
         Sebelum disimpulkan, tegas Andri, terlebih dahulu dilakukan gelar perkara kalangan intern penyidik guna menyimpulkan apakah pengadaan PLTS oleh seluruh desa di daerah terdapat perbuatan melawan hukum atau tidak. (*/kbc)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here