Beranda Bangka Berkas Tersangka Penambang Ilegal Masuk ke Pengadilan

Berkas Tersangka Penambang Ilegal Masuk ke Pengadilan

13
BAGIKAN
Sungailiat, www.kabarbabel.com – Tersangka HS yang diduga melakukan penambangan ilegal di kawasan hutan produksi di desa Cit, Kecamatan Riau Silip, Kabupaten Bangka segera menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Sungailiat.
         Kasi Intel Kejari Bangka, Andri mengatakan, usai penyidik Gakkum KLHK bersama Jaksa dari Kejagung dan tim Mabes Polri melakukan tahap dua kasus tersebut ke Kejari Bangka, pihaknyap langsung memerintahkan JPU untuk melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Negeri Sungailiat untuk disidangkan.
         ‎”Tapi sesuai dengan janji Kejari, hari ini saya yakin sudah jalan,” ujarnya, Rabu (10/10/2018).
         Jika memang berkas perkara penambangan ilegal yang dilakukan tersangka HS sudah dilimpahkan Penuntut Umum ke Pengadilan Negeri Sungailiat, kata Andri, kewenangan yang sebelumnya menjadi tanggung jawab JPU berubah‎ menjadi kewenangan Pengadilan.
         “Yang pasti pada saat setelah kita limpahkan tanggung jawabnya berpindah. Jadi pada saat berkas itu sudah dianggap diterima oleh Pengadilan, maka ‎kewenangannya pun berubah dan menjadi tanggung jawab Pengadilan atas tersangka dan barang buktinya,” ungkapnya.
         Disinggung soal peran Kejaksaan terhadap tersangka Ak, warga Kuday yang mana dalam berkas perkara masuk Daftar Pencarian Orang (DPO)‎, dikatakan Andri, hal itu kewenangannya berada pada penyidik Gakkum KLHK.
         “Karena kalau dilihat dari proses,penerbitan DPO itukan dilakukan penyidik. Jadi mengenai DPO, itu bebannya ada pada penyidik,” tandasnya.
         Menurutnya, siapapun mempunyai peran atas status DPO tersangka Ak yang dituangkan penyidi‎k kedalam berkas perkara dengan cara memberikan informasi kepada penyidik terhadap keberadaan tersangka.
         “Tapi tidak menutup kemungkinan untuk pihak-pihak termasuk Kejaksaan ataupun seluruh komponen memberikan informasi terhadap keberadaan DPO ini kepada penyidik sebagai yang punya beban untuk menyelesaikan perkara, dalam hal ini proses penyidikannya,” lanjutnya.
         Status DPO yang dituangkan didalam sebuah kertas, kata Andri, bukanlah kategori DPO.
         “‎Prinsip DPO itu akan disebar disemua unit-unit sehingga itu bisa dibantu oleh unit terdekat, dalam hal ini Polres atau Polsek. Yang penting ada laporan itu bahwa ini adalah DPO ilegal mining sehingga diamankan dahulu sambil berkoordinasi penyidik,” tutupnya. (*/kbc)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here