Beranda Pangkalpinang Nelayan Teluk Kelabat Minta Pemerintah Hentikan KIP Blessing

Nelayan Teluk Kelabat Minta Pemerintah Hentikan KIP Blessing

58
BAGIKAN

PANGKALPINANG, www.kabarbabel.com –
Puluhan Nelayan Belinyu, Kabupaten Bangka mendatangi Dinas Energi dan Sumber Daya Minaeral (Distamben) Babel, Rabu siang (11/7/2018).  Kedatangan nelayan diterima langsung oleh Kepala Distamben Suranto Wibowo di teras gedung Distamben.

Nelayan mendesak Kepala Distamben Babel untuk menghentikan aktifitas Kapal Isap Produksi Blessing yang beratifitas di perairan Belinyu, Teluk Kelabat, Kabupaten Bangka. Ketua Aliansi Nelayan dan Masyarakat Peduli Teluk Kelabat, Rosidi mengungkapkan bahwa aktifitas Kapal Isap Produksi (KIP) Blessing telah membuat sengsara nelayan.

“Akibat aktifitas KIP tersebut  telah mengakibatkan kerusakan ekosistem laut, menghancurkan terumbu karang dan limbah berbahaya. Akibat dari aktifitas KIP tersebut nelayan terancam akan wilayah tangkap dan sumber mencari ikan untuk menafkahi keluarga,” kata Rosidi.

Dari pertemuan dengan Kepala Distamben Babel, nelayan merasa tidak menemukan jawaban yang memuaskan, karena Suranto Wibowo hanya mengeluarkan statment akan melakukan evaluasi dan mencari pelanggaran KIP Blessing tanpa menghiraukan penolakan dari masyarakat Belinyu dan Teluk Kelabat. Di sisi lain, Distamben berjanji membentuk tim utk mengevaluasi aktivitas KIP Blessing d perairan Teluk Kelabat.

“Namun kami sebagai Nelayan kecewa karena Distamben tidak bisa bertindak tegas untuk merekomendasikan penghentian sementara aktivitas KIP Blessing kepada Gubernur,” ujarnya.

Direktur Eksekutif WALHI Bangka Belitung, Ratno Budi menyatakan bahwa dokumen Amdal yang dimiliki oleh KIP Blessing patut dipertanyakan, karena dalam proses penyusunan Amdal tidak melibatkan masyarakat di sekitar lokasi pertambangan, hal ini tentu melanggar Undang- Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungandan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Ratno Budi menambahkan izin pertambangan laut Operasi Produksi KIP Blessing yang terbit pada 2017 sangat tidak menghormati proses penyusunan Perda Rencana Zonasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) yang tengah disusun oleh Eksekutif dan Legislatif. (kbc).

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here