Beranda Pangkalpinang WALHI Kecam Tuntutan Ringan  Terdakwa PT. Stanindo Inti Perkasa

WALHI Kecam Tuntutan Ringan  Terdakwa PT. Stanindo Inti Perkasa

73
BAGIKAN

*Babel Dalam Ancaman Bencana Ekologi 

PANGKALPINANG, www.kabarbabel.com – Walhi Babel menyayangkan tuntutan ringan pada Sidang perkara No : 383/PID.SUS/2017/PN Pgp di Pengadilan Negeri Pangkalpinang dengan terdakwa Modestus Buntar Gunawan yang menjabat sebagai Direktur PT. Stanindo Inti Perkasa. PT. Stanindo Inti Perkasa yang bekerjasama dengan PT. Pusaka Samudera Indonesia sebelumnya menambang biji timah di Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT. Stanindo dan hasil tambangnya (biji timah) diserahkan ke PT. Stanindo. 

Lokasi IUP PT. Stanindo di laut Pasir Padi, Kelurahan Air Itam, Kecamatan Bukit Intang, Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan  Bangka Belitung dengan luas IUP 238,84 hektar. Pada persidangan, Jaksa Penuntut Umum mendakwa Direktur PT. Stanindo melakukan tindak pidana melakukan usaha/atau kegiatan tanpa izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (1) yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 109 jo pasal 116 ayat (1) huruf a UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan menjatuhkan pidana berupa sanksi berupa denda sebesar 1,6 Miliar Rupiah.

Manager Pembelaan Hukum WALHI Bangka Belitung Yogi Suryo Prayoga  menjelaskan bahwa tuntutan tersebut sangat rendah mengingat pelanggaran dan dampak lingkungan yang ditimbullan oleh aktifitas Kapal Isap Produksi yang menambang bijih timah di laut Pasir Padi, Yogi menuturkan bahwa seharusnya PT. Stanindo diberikan hukuman maksimal terhadap pelanggaran izin yang dilakukan dan telah merugikan negara akibat aktifitas ilegal Kapal Isap Produksi tersebut. 

“Kita sudah mengkaji Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009, terutama dipasal 109, itu sudah jelas ancaman hukum pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama tiga tahun denda paling sedikit satu miliar rupiah dan paling banyak tiga miliar rupiah. Akan tetapi JPU hanya mendakwa PT. Stanindo dalam hal ini kepada Modestus Buntar Gunawan selaku direktur PT. Stanindo dikenakan sanksi administratif serta denda satu miliar enam ratus juta rupiah untuk ganti rugi. Disini la kita meyakini didalam proses persidangan terdapat adanya kejanggalan dan tidak menutup kemungkinan adanya pihak oknum yang tidak bertanggung jawab untuk meloloskan perkara ini dari jeratan hukum,” ujarnya.

*Bahaya Ancaman Bencana Ekologi, Babel Harua Zero Tambang Laut

DIREKTUR Eksekutif WALHI Bangka Belitung Ratno Budi menyatakan bahwa pesisir Provinsi Bangka  Belitung harus Zero/bebas dari tambang laut. Ini untuk menyelamatkan nelayan di Provinsi Babel yang menggantungkan hidup pada hasil laut.

“Jika tidak dihentikan akan mengancam kelangsungan hidup dan meningkatkan kemiskinan masyarakat pesisir di Babel. Tambang laut juga penyebab utama kerusakan ekositem laut yang membuat Babel diambang bencana ekologi,” kata pria yang disapa Uday ini.

Data riset WALHI Babel mencatat tentang Dampak Sosial Ekonomi Nelayan dari Operasional Kapal Isap Produksi Pertambangan Timah di Perairan Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat  bahwa 97% responden menyatakan pertambangan laut dan kapal isap produksi berdampak buruk pada hasil tangkapan dan pola konsumsi keluarga. 
Dampaknya juga sampai kepada kualitas pendidikan anak-anak responden yang turut terganggu dan meningkatkan ketergantungan responden untuk melakukan pinjaman kepada pihak ketiga.

Monitoring dan pemantauan ekositem terumbu karang yang WALHI babel lakukan bersama peneliti IPB mengungkapkan air laut sudah melebihi baku mutu TSS (KepMen KLH  No. 51 2004 untuk Biota Laut: 20 – 80 mg/l). Pada bulan maret 2017 pertemuan WALHI bersama Kementrian Kelautan dan Perikanan RI menghasilkan rekomendasi pesisir dan perairan Bangka Belitung bebas dari tambang laut baik secara legal maupun ilegal

Ratno Budi menambahkan dengan pertimbangan diatas dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil pada Pasal 23 memandatkan pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya diprioritaskan untuk kepentingan konservasi, pendidikan, pelatihan, penelitian, pengembangan, budi daya laut, pariwisata. Juga untuk usaha perikanan dan kelautan serta industri perikanan secara lestari, pertanian organik, perernakan, dan/atau pertahanan dan keamanan negara. 

“Berkenaan dengan peruntukan tersebut maka sudah seharusnya Babel bebas dari tambang laut dan mendesak Gubernur Provinsi Babel menyerahkan Raperda RZWP3K untuk dibahas di DPRD Provinsi Babel,” pungkasnya. (kbc).

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here