Beranda Belitung Timur Data Orang Miskin Kabupaten Beltim Diperbaharui Pakai Aplikasi SIKSNG

Data Orang Miskin Kabupaten Beltim Diperbaharui Pakai Aplikasi SIKSNG

26
BAGIKAN
Sekda Beltim Ikhwan Fahrozi serahkan data kepada Kades Selinsing kecamatan Gantung. (ist)

MANGGAR, www.kabarbabel.com – Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitung Timur akan segera memvalidasi dan memverifikasi data kemiskinan atau Basis Data Terpadu (BDT). Paling lambat penetapan BDT di Kabupaten Beltim akan dilakukan pada Mei 2018 mendatang.

Proses pembaharuan data dimulai dengan penyerahan data BDT kepada 39 Desa se-Kabupaten Beltim. Penyerahan dilakukan oleh Sekretaris Daerah, Ikhwan Fahrozi kepada seluruh kepala desa di Ruang Pertemuan Dinas Sosial Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kamis (29/3/2018).

Data yang diserahkan merupakan BDT rekaman 40 persen status sosial ekonomi terendah yang ada di masing-masing desa. Data yang diluncurkan pada November 2017 itu berasal dari Kementerian Sosial, dengan menggunakan aplikasi terbaru Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKSNG).

“Nah mulai tahun 2018 ini updating BDT itu akan pakai SIKSNG. Karena dari Januari sampai Maret kemarin ada perubahan pada aplikasi SIKSNG, makanya baru kita serahkan sekarang,” ungkap Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Yenni Srihartati.

Didampingi Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitung Timur, Wahyu Setyawan, Yeni menjelaskan dengan aplikasi SIKSNG tersebut pembaharuan data akan dilakukan di level desa. Sebelumnya pembaharuan BDT dilakukan melalui sensus Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) Badan Pusat Statistik.

“Adanya aplikasi ini akan membuat kita tak lagi melakukan pemutakhiran secara pasiv. Desa kita libatkan langsung, mana warga yang benar-benar berhak memperoleh bantuan. Benar sesuai gak, orang yang seharusnya masuk tapi dak dimasukkan, atau sebaliknya,” jelas Yenni.

Jika dalam data BDT ditemukan adanya ketidaksesuaian, baik inclusion error atau eksclusion error, maka desa bisa langsung memasukkan atau mengeluarkan nama keluarga penerima dari BDT. Namun proses pembaharuannya harus melalui musyawarah desa dan beberapa tahapan lainnya.

“Mekanisemenya, setelah musyawarah desa, hasilnya harus dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan. Nanti desa akan mengusulkan melalui fasilitator desa TKSM, terus lapor ke TKSK, dan ke koordinator di Kabupaten. Kita memprosesnya di Sistem Layanan Rujukan Terpadu, “ bebernya. (*/hms)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here