Beranda Belitung Timur Beltim Konsisten Tak Masukan Zona Tambang Laut di Raperda

Beltim Konsisten Tak Masukan Zona Tambang Laut di Raperda

200
BAGIKAN
????????????????????????????????????

Kabarbabel.com–Pemerintah Kabupaten Belitung Timur menyatakan tetap konsisten untuk tidak memasukkan zona tambang laut dalam draft Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka-Belitung.

Hal ini menanggapi masukan dan saran dari beberapa LSM yang meminta agar zonasi tambang laut tetap dimasukkan dalam Perda saat konsultasi publik di ruang Pantai Pasir Padi Kantor Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Jumat (29/12/2017) lalu.

“Kita tetap tidak mengajukan zonasi tambang laut di Kabupaten Beltim. Tetap sama, konsisten seperti yang kita ajukan dalam draf sebelumnya,” tegas Bupati Beltim, Yuslih Ihza, seusai memimpin Apel Bersama di Halaman Kantor Bupati Beltim, Selasa (2/1).

Yuslih enggan berkomentar terkait adanya LSM yang berubah haluan dari menolak, kemudian berbalik mendukung kapal isap. Menurutnya jikalau ada LSM dan segelintir masyarakat Beltim yang tetap menginginkan zonasi tambang laut tetap ada, itu adalah hak mereka.

“Cakap urang Belitong, ‘teluk tanjung jak gik berubah ape agik pikeran manusie’. Saran itu boleh-boleh sajalah, masalah konsistensi ya siapa yang tahu hati dan pikiran manusia,” ucap Yuslih.

Mantan anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung itu pun menyebut jika proses pembuatan Perda RZWP3K masih akan melalui proses panjang. Saat ini baru draf dari eksekutif, masih akan dibahas di DPRD Provinsi.

“Prolegdanya mungkin sudah ada, nanti baru dibentuk Panja atau Pansus. Makanya mudah-mudahan yang duduk dalam pansus bisa mengakomodir kepentingan masyarakat luas,” ujarnya.

Hal sama juga diungkapkan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Beltim, Sarjono. DKP, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Perhubungan dan Dinas Lingkungan hidup tetap komit untuk tidak mengusulkan wilayah pertambangan laut.

“Kita dari awal komit tetap untuk tidak mengusulkan wilayah pertambangan, karena ingin memanfaatkan wilayah laut sebagai untuk wilayah penangkapan, wilayah budidaya konservasi. Ini seusai tupoksi kita di bidang kelautan,” kata Sarjono.

Didampingi stafnya, Zulfiandi, Sarjono menekankan zona tambang laut yang ada overlapping dengan zona perikanan tangkap dan zona pariwisata sehingga kehadiran/aktivitas tambang laut tersebut dapat membunuh dua sektor tersebut, yaitu sektor perikanan dan pariwisata. Selain itu, zona tambang laut dan keberadaan kapal isap produksi (KIP) telah membuat resah dan berpotensi menciptakan konflik dan merugikan masyarakat sekitarnya.

“Dalam pasal 35 Undang-Undang No 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil disebutkan, dalam pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, setiap orang secara langsung atau tidak langsung dilarang melakukan penambangan mineral pada wilayah yang apabila secara teknis dan/atau ekologis dan/atau sosial dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya,” jelas Sarjono.

Zulfian menambahkan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya hanya diprioritaskan untuk beberapa kepentingan dan bukan untuk pertambangan laut sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang No 1 Tahun 2014. Pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya diprioritaskan untuk kepentingan konservasi, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, budi daya laut, pariwisata, usaha perikanan dan kelautan serta industri perikanan secara lestari, pertanian organik, peternakan; dan/atau pertahanan dan keamanan negara.

“Zona tambang laut juga bersinggungan dengan Taman Wisata Perairan (TWP) Gugusan Pulau Momparang dan laut sekitarnya. Keberadaan zona tambang laut tersebut berpotensi merusak TWP tersebut dengan berbagai keanekaragaman organisme bawah lautnya,” ujarnya.(ril)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here