Beranda Utama Aliansi Nelayan Belitong Tantang LSM Pro Tambang Laut Konfrontasi Real

Aliansi Nelayan Belitong Tantang LSM Pro Tambang Laut Konfrontasi Real

225
BAGIKAN

*Soal Klaim LSM Warna Indonesia yang Nyatakan Masyarakat Beltim Butuh WUP Tambang Laut

PERTEMUAN uji publik RZWP3K yang diselenggarakan oleh pemerintah Provinsi di kantor gubernur Babel beberapa waktu lalu diketahui berlangsung memanas. Hal ini terjadi antara perwakilan LSM Belitung Timur yang diwakili oleh Syamsu Rizal dari LSM Warna Indonesia dengan perwakilan Aliansi Nelayan Pulau Belitong Bersatu.

Dalam pertemuan itu Syamsu Rizal menyatakan Beltim masih membutuhkan Zonasi Tambang Laut. Ia juga mengungkapkan kekecewaan dihapusnya zona tambang di Beltim hingga tidak masuk kedalam alternatif pertama pada draft antara RZWP3K. Padahal ia nilai pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) disepakati masyarakat Beltim mendukung tambang laut.

Pernyataan Syamsu Rizal langsung dibantah oleh Ikatan Keluarga Pelajar Belitong ( IKPB ) yang mendapat mandataris dari Aliansi Nelayan Pulau Belitong Bersatu. IKBP diwakili oleh Miftahudin selaku Ketua Umum IKPB Pusat membantah keras hal itu.

“Kami datang ke sini dibiayai oleh Nelayan, kami datang ke ruangan ini setelah menempuh perjalanan panjang menggunakan jalur laut yang berlabuh di pelabuhan Sadai. Ketika anda ( LSM-LSM ) menyatakan masyarakat Belitung Timur membutuhkan zonasi tambang saya tantang anda semua untuk konfrontasi secara real, di sana akan terbukti suara masyarakat Belitung Timur yang sesungguhnya,” tegas Miftah, Selasa (2/1/2017).

Menurutnya, berdasarkan hasil RDP terakhir di Juli 2017 lalu semua warga sepakat untuk mencabut IUP Tambang Laut di Belitung Timur. Hal tersebut juga senada dengan aspirasi yang disampaikan oleh perwakilan Dinas Kelautan dan Perikanan ( DKP) Beltim yang menyatakan sampai saat ini draft yang diusulkan oleh DKP untuk Beltim adalah laut Beltim bebas tambang laut.

Miftah juga menyatakan kekecewaannya terhadap sikap kawan-kawan LSM Belitung Timur. Karena berdasarkan RDP pada bulan Juli 2017 yang lalu semuanya sudah sepakat untuk merekomendasikan pencabutan IUP Tambang Laut di Belitung Timur. Miftah juga menyayangkan karena adanya dugaan keterlibatan pihak Korporasi Tambang Laut atas berubahnya sikap salah satu LSM Belitung Timur itu.

Hal ini terlihat dari banyaknya foto yang beredar di sosial media, diduga kuat ada pihak Korporasi berada ditengah-tengah LSM Belitung Timur. Sehingga timbul dugaan keberangkatannya dibiayai oleh salah satu Korporasi Tambang. Miftah juga mengatakan seharusnya uji Publik juga diadakan di Belitung, jangan hanya di Bangka.

“Karena Provinsi kita masih Bangka Belitung, belum menjadi Provinsi Bangka. Biar kepentingan masyarakat Belitung bisa terakomodir secara keseluruhan dan tidak menimbulkan Konflik berkepanjangan,” tukasnya.

Miftah juga menambahkan, rapat RZWP3K belum final dan masih terdapat berbagai alternatif yang disampaikan oleh pihak konsultan khusus untuk pulau Belitung. Ada alternatif bebas Tambang Laut dan ada juga alternatif muncul wilayah Tambang Laut baik di Beltim maupun Belitung induk.

“Dengan demikian, pengawalan terhadap perumusan RZWP3K ini harus dikawal sampai medium akhir mengingat sampai sekarang tidak ada jaminan laut Belitung bebas tambang laut,” pungkasnya. (fin/kbc).

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here