Beranda Babel Walhi Minta Dewan Tegas Akan KIP

Walhi Minta Dewan Tegas Akan KIP

274
BAGIKAN

Kabarbabel.com– Sebanyak 56 orang Nelayan Kabupaten Bangka Induk yang tergabung dalam Persatuan Nelayan Tradisional dan Pesisir mendatangi kantor DPRD Provinsi Bangka Belitung untuk beraudiensi dan menyampaikan aspirasi
terkait Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang terdapat di pesisir laut
dan wilayah tangkap ikan.

IUP tersebut mengancam sumber ekonomi dan penghidupan Nelayan Tradisional dan mayarakat pesisir, nelayan.

Diterima oleh Ketua DPRD Didit Srigusjaya SH,MH, Ketua Komisi II dan 3 anggota DPRD dapil Bangka Induk.

“Tuntutan Kami dari Persatuan Nelayan Tradisonal dan Pesisir Kabupaten Bangka Induk dari
Kawasan Pantai Batu Bedaun sampai Tanjung Pengail Dusun Tuing yang
melingkupi Lingkungan Bukit Kuala kelurahan Matras, Kecamatan Sungai
Liat, Lingkungan Matras, Kelurahan Matras, Kecamatan Sungai Liat.
Dusun Air Hantu, Dusun Bedukang, Desa Deniang, Dusun Tuing, Desa
Mapur, Kecamatan Riau Silip yaitu: Pertama, Menolak dengan tegas
Aktifitas Tambang Laut yang beroperasi di pesisir Laut dan wilayah tangkap kami. Kedua, menuntut DPRD provinsi Babel untuk
merekomendasikan Gubernur Babel untuk mencabut IUP Laut di kawasan
pesisir dan wilayah tangkap kami, diantaranya, PT. Cirindo Mining
Utama, CV. Sinar Mulia, PT. Timah, PT. Panca Mega Persada, PT. Sentra
Tin Indo. Ketiga, Menuntut DPRD Provinsi Babel dalam pembahasan dan
pengesahan Perda RZWP3K untuk tidak memasukkan IUP Tambang Laut dan
aktifitas yang merusak Ekologi di kawasan pesisir dan wilayah tangkap
kami,”beber Ali.

Dia menambahkan, bahwa IUP Laut dan Kapal Isap Produksi mengancam
wilayah tangkap Nelayan Tradisonal serta mengancam mata pencaharian
masyarakat yang menggantungkan hidup di Pesisir Laut, ” Dengan demikian wilayah pesisir kami harus bebas dari IUP,”tambahnya.

Dari pertemuan audiensi, Ketua DPRD Propinsi Babel, Didit Srigusjaya
SH,MH menyampaikan bahwa DPRD Provinsi akan melayangkan surat dukungan ke gubernur untuk secepatnya mengeluarkan Moratorium Tambang laut di Bangka Belitung, tidak ada aktivitas kapal isap produksi sebelum perda
zonasi disahkan,meminta masyarakat harus kompak menolak tambang laut
dan kedepannya akan mengundang masyarakat dalam pembahasan Perda
zonasi dan hasilnya akan dibawa ke Bamus DPRD Provinsi.

WALHI Babel menilai aktifitas pertambangan di laut merupakan ancaman nyata bagi ekologi, secara langsung menghancurkan ekosistem laut, merampas ruang hidup dan sumber penghidupan masyarakat pesisr dan nelayan, dengan demikian WALHI Babel menegaskan RZWP3K Babel harus steril dan bebas dari IUP Laut. Perda zonasi pesisir dan pulau pulau kecil harus mengakomodir masyarakat pesisir dan nelayan tradisonal bukan mengakomodir korporasi korporasi yang melakukan penambangan laut
dan merusak lingkungan.(ril/dei)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here