Beranda Babel Tak Ada Tawar Menawar, Masyarakat Belitong Minta Tak Ada Tambang Laut

Tak Ada Tawar Menawar, Masyarakat Belitong Minta Tak Ada Tambang Laut

130
BAGIKAN

*Gubernur dan DPRD Babel Diminta Hentikan Perizinan Tambang Laut di Belitong

PANGKALPINANG, www.kabarbabel.com – Peristiwa Tambang laut di Perairan Laut Kecamatan Kelapa Kampit Kab. Belitung Timur oleh PT. Kampit Tin Utama menjadi permasalahan sangat serius yang akan mengancam kelangsungan perekonomian masyarakat Pulau Belitong.

Hal ini dikarenakan munculnya kegiatan tambang laut (offshore mining) menggunakan KIP Kamilah dengan metode peralatan cutter suction dredger atau sistem gali dan hisap. Saat ini penambangan dilakukan di wilayah Kelapa Kampit dan dapat dipastikan akan merambah kebagian lain laut Belitong.

Material sedimentasi limbah tailing tambang akan menutup permukaan habitat laut dan pengisapan menghancurkan keberagaman hayati (carrying capacity) serta integritas eksositem laut. Laut adalah kesatuan ruang yang terintegrasi dan memiliki sistem keseimbangan lintas sub ekosistem, mulai dari ekosistem pesisir yang terdiri dari ekosistem mangrove, padang lamun hingga ekosistem terumbu karang di zona subtidal sampai ke zona laut lepas dibatas landas kontinen dimana relung ikan-ikan pelagik besar.

“Atas dasar itu kami sangat menentang dan menolak keras adanya penambangan laut di Pulau Belitong, apapun alasannya,” kata Ketua Gabungan Pecinta Alam Belitong (Gapabel) Pifin Heriyanto alias Tilenk kepada kabarbabel.com, Minggu (12/11/2017).

Pria yang menjadi narahubung untuk penolakan tambang laut di Belitong bersama Aliansi Solidaritas Nelayan Pulau Belitong Bersatu menyampaikan tuntutan dan desakan kepada semua stakeholders, terutama kepada Gubernur dan DPRD Provinsi Kep. Bangka Belitung. Tuntutan itu antara lain sebagai berikut:

1. Menuntut Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dan DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk TIDAK MENJADIKAN PERAIRAN LAUT BELITONG SEBAGAI KAWASAN PERTAMBANGAN dalam raperda RZWP3K (Raperda Zonasi) yang saat ini sedang dalam tahap pembahasan oleh eksekutif.

2. Meminta DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung agar segera mendesak Gubernur Kepulauan Bangka Belitung untuk MENCABUT Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksploitasi PT Kampit Tin Utama di perairan laut Pering Kecamatan Kelapa Kampit, Kabupaten Belitung Timur.

3. Meminta DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendesak Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencabut dan membatalkan seluruh IUP baik berupa IUP Eksplorasi maupun IUP Eksploitasi bagi perusahaan yang akan melaksanakan pertambangan di perairan laut Pulau Belitong.

“Penyampaian sikap dan tuntutan seeta penolakan keras kami ini terhadap KIP Kamila yg saat ini sedang beroperasi dan juga terhadap perusahaan-perusahaan yang sedang berproses akan melaksanakan pertambangan di laut Pulau Belitong,” tegasnya.

Didasarkan pada beberapa indikasi juga telah terjadi :

1. Diduga telah terjadi pelanggaran hukum atas kehadiran KIP Kamila yang melaksanakan pertambangan di laut Pering, padahal perda yang mengatur peruntukan kawasan belum ada. Sementara, pembahasan raperda zonasi dari RZWP3K yang menjadi status hukum ruang yang mengatur secara khusus dimana ada kegiatan atau proses pembangunan berlangsung sebagaimana amanah UU No 26 Tahun 2014 tentang Tata Ruang dan UU No 1 Tahun 2014 tentang Pesisir dan Pulau-pulau kecil hasil amandemen UU 27 No tahun 2007 juga masih dalam perdebatan dan pertentangan khususnya klausal tentang penetapan laut pulau Belitong sebagai zonasi pertambangan.

2. KIP Kamila juga tidak mengindahkan perintah menteri Kelautan dan Perikanan melalui surat B.710/MEN-KKP/XII/2014 tentang penghentian sementara aktivitas tambang timah laut di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

3. Lokasi beroperasinya KIP Kamilah berada pada jarak kurang dari 3 mil laut dari bibir pantai Pering sedangkan zona 4 mil merupakan wilayah tradisional Nelayan yang melaut dengan kapal berkapasitas dibawah 10 gros tonnage (gt). Fakta dilapangan Seluruh nelayan kampit menggunakan kapal berkapasitas 1,5 – 3 gt dengan jenis perahu tradisional kater dan mini boat. Artinya untuk memperoleh tangkapan mereka tidak mampu melaut sejauh lebih dari 4 mil. Dengan demikian jelas bahwa KIP Kamila sudah mengabaikan hak orang lain khususnya nelayan untuk mencari penghidupan.

4. Ditemukan pula fakta bahwa operasi KIP Kamilah hanya berjarak 3,3 mil dari karang elang. Sebagaimana yang diakui nelayan, karang elang merupakan tempat berkembang biak ikan target dan cumi-cumi komoditas tangkapan utama nelayan tradisional Kecamatan Kelapa Kampit. Hanya soal menunggu waktu kerusakan akibat sedimentasi tailing KIP Kamila akan merusakan habitat dan kehidupan di karang elang ini.

5. Merosotnya pendapatan hasil tangkapan nelayan semenjak beroperasinya KIP Kamilah di Perairan Kelapa Kampit hal ini tentunya sangat bertentangan dalam Tujuan Eksploitasi yang tertulis dalam kerangka acuan analisis dampak lingkungan ( KA-Andal ) PT.Kampit Tin Utama pada point tujuan KA-Andal Ke 3 berbunyi: “turut menjaga kelestarian lingkungan hidup sehingga mampu menopang keberlanjutan perusahaan,tidak menghilangkan mata pencaharian masyarakat nelayan yang ada di sekitarnya sehingga kesejahteraan hidup masayarakat masyarakat sekitar dapat meningkat”.

6. Tambang laut di Pulau Belitong dan adanya kapal isap, termasuk KIP Kamila milik PT Kampit Tin Utama terindikasi kuat mengabaikan kewajiban melindungi hak-hak nelayan sesuai UU No 7 tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan,pembudi daya ikan dan petambak garam. Karena itu, tidak ada alasan untuk mengizinkan perusahaan manapun maupun perorangan utk menambang di laut Pulau Belitong.

7. Sudah masuknya sedimentasi tailing ke wilayah perairan utara Pulau Belitung dimana disana terdapat banyak objek wisata bahkan menjadi pencadangan dalam kawasan wilayah strategis nasional (KSPN) bahkan dicanangkan sebagai kawasan Geopark.

8. Diduga kuat kajian Amdal tidak dilakukan secara objektif dan komprehensif, melibatkan masyarakat terdampak secara keseluruhan dan sebagainya. Kajian Amdal juga tidak menjabarkan dampak Penting dan dampak besar secara jujur dan terbuka sebagaimana yang diatur dalam UU no. 23 Tahun 1997, tentang pengelolaan lingkungan hidup dan PP No. 27 Tahun 1999, tentang analisis mengenai dampak lingkungan.

Padahal siapapun tidak bisa menganggap sepele persoalan ini, mengingat dampak secara ekologis secara turun temurun nelayan memanfaatkan sumber daya ikan untuk konsumsi dan komersil kebutuhan daerah bahkan untuk kebutuhan ekspor. Limbah yang dihasilkan berupa unsur pendamping logam timah terdapat banyak logam berat seperti kandungan Pb, Cd, Pb dan lain-lain yang akan sangat mudah terakumulasi dengan biota target nelayan sehingga akan sangat berbahaya untuk dikonsumsi.

Dalam konteks ini patut dipertanyakan Surat izin pembuangan limbah cair (IPLC) sebagai suatu syarat terbitnya suatu izin usaha yang diatur kedalam UU No 32 Tahun 2009, Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 100 (1) dan UU No 7 Tahun 2004 tentang sumber daya Air, Pasal 24,25. Serta diatur dalam PP NO 82 Tahun 2001, Tentang Pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air pasal 38 ayat (1) dan (2) dalam persyaratan izin pembuangan limbah.

Mengingat kajian Amdal sangat komperehensif secara ekologi, sosial dan ekonomi yang diperlengkap dengan dokumen RKL ( Rencana Pengelolaan Lingkungan) dan RPL (Rencana Pemantauan Lingkungan). Sehingga wajar adanya kegiatan pengerukan timah oleh KIP Kamilah menimbulkan keresahan yang sangat mencekam bagi masyarakat pesisir Pulau Belitong.

9. Tidak ada nya komitmen secara lugas dan transparan yang disampaikan pihak perusahaan mengenai jaminan lingkungan hidup pasca tambang dengan menggunakan metedologi yang meyakinkan untuk pemulihan ekosistem sebagaimana yang diatur dalam UU No 78 Tahun 2010 tentang reklamasi dan pasca tambang.

10. Profil administrasi yang menimbulkan kebingungan dimata masyarakat mengingat alamat yang terlampir dalam dokumen izin hingga sertifakat CnC tidak relevan ketika di verifikasi dilapangan alamat PT.Kampit Tin Utama yang berada di Jl. Jenderal Sudirman No 24 RT 36 RW 15 Desa Pangkallalang , Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung, tidak ada aktivitas. Hal ini juga menciptakan kesan bahwa perusahaan ini adalah perusahaan yang tidak bertanggung jawab.

11. Masih adanya Kesepakatan menuju Belitong Bebas Kapal Isap pada tanggal 8 oktober 2016 yang disepakati oleh 2 (dua) Bupati yang mewakili wilayah administrasi pemerintahan Belitung Timur dan Kabupaten Belitung yang dihadiri oleh kepala dukun (Tetua adat) Pulau Belitong.

12. Potensi besar atas situasi Keamanan dan Ketertiban masyarakat secara regional Pulau Belitong menjadi tidak kondusif yang dapat menciptakan konflik horizontal bahkan hingga sampai tahap anarkis apabila kehendak masyarakat tidak terakomodir.

13. Keinginan segenap Rakyat Pulau Belitong yang menghendaki Pembangunan ekonomi secara berkelanjutan, ramah terhadap lingkungan, berproses secara damai, aman, tentram dan tidak menimbulkan ekses terhadap kondusivitas kehidupan masyarakat.

14. Kondisi Sosio kultural masyarakat Pulau Belitong yang secara sadar dan mayoritas telah membangun sikap tegas masyarakat yang secara umum menolak segala bentuk pertambangan laut dan ingin tetap mempertahankan eskisitensi ekosistem laut sebagaimana adanya.

15. Apabila tetap dipaksakan besar kemungkinan akan menimbulkan konflik yang sangat berbahaya bagi ketentraman hidup segenap masyarakat pulau belitung yang menginginkan perubahan. Hal ini dikarenakan Isu Tambang Laut di Pulau Belitong sedang menjadi atensi yang sangat serius oleh berbagai kalangan baik dari kalangan Tokoh masyarakat, Mahasiswa, Penggiat dan Pemerhati lingkungan hidup, kalangan nelayan, elemen pariwisata sehingga resistensi isu ini akan menimbulkan perpecahan ke ranah konflik horizontal bahkan sangat membahayakan bagi entitas Pemerintahan di Provinsi dengan berkembangnya isu disintegrasi yang tentunya sama sekali tidak kita kehendaki dan hindari yang bermuara dari ketidak percayaan Kepada intrumen infrastruktur politik pemerintahan daerah dari mulai lembaga eksekutif, Legislatif dan yudikatif.

“Demikianlah kami sampaikan sikap penolakan tegas dan tuntutan ini kami sampaikan. Mengingat betapa tingginya urgensi tuntutan ini, maka kiranya stakeholder yang berkepentingan dapat memenuhi kehendak nurani yang kami sampaikan demi menjaga keberlanjutan dan ketentraman dalam pembangunan daerah,” tegasnya. (vna/kbc).

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here