Beranda Utama Selpi Tak Mau Sendiri, Janji Akan “Bernyanyi”

Selpi Tak Mau Sendiri, Janji Akan “Bernyanyi”

90
BAGIKAN

PANGKALPINANG – www.kabarbabel.com, Mantan bendahara DPPKAD Pemerintah Kabupaten Bangka, Selpiana Prihartini akhirnya duduk sebagai pesakitan di Pengadilan Tipikor kota Pangkalpinang. Dakwaan JPU yang ditandatangani oleh Budi Marselius (Kasi Pidsus lama Kejaksaan Negeri Sungailiat) hanya memaparkan peran dari seorang Selpiana seorang diri yang hanya selaku bendahara sampai terjadinya korupsi dana bantuan sosial kematian senilai Rp 1,2 milyar.

Terdakwa dalam perkara korupsi bantuan sosial kematian Pemda Kabupaten Bangka tahun 2015, dinilai telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Kasus berawal dari program pemerintah Kabupaten Bangka menganggarkan belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan di dalam DPA PPKAD induk yang ditetapkan pada tanggal 24 November 2014 sebesar Rp 2.252.750.000.

Selaku bendahara pencairan, yang dilakukan Selpi ternyata fiktif. Laporan pertanggung jawaban seluruh pengeluaran belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan itu tidak bisa dipertanggung jawabkan. Sehingga akhirnya menjadi temuan sekaligus investigasi BPK. Uang yang akan dicairkan melalui ganti uang dengan melihat sisa uang yang ada di brankas.

Dimana jumlahnya nanti harus Rp 200 juta selanjutnya terdakwa mencari kwitansi yang sudah diserahkan oleh UPT DPPKAD kepada terdakwa. Sering kali jumlah kwitansi yang terdakwa lampirkan tidak sesuai dengan jumlah nominal yang terdakwa cantumkan dalam SPP dan SPM.

“Supaya SP2D tetap bisa dikeluarkan terdakwa mengatakan kepada saksi Kesuma Ningrat supaya diproses dulu nanti kwitansi menyusul karena uang sudah ditunggu oleh masyarakat yang menerima bansos,” urai JPU Aditia pada persidangan, Senin (11/9/2017) di Pengadilan Tipikor Babel.

Uang yang diduga ditilep itu berdasar temuan BPK sebagai berikut, kecelakaan sebesar Rp 16.500.000,-, endampingan bagi pasien berobat ke luar daerah Rp 229 juta, santunan kematian Rp 271 juta, penghargaan kepada pahlawan/janda pahlawan Rp 83 juta dan bantuan sosial lainnya Rp 602 juta. Total kerugian negara Rp 1.201.500.000.

Selpi tampak termangu saat duduk sendiri menanti persidangan di ruang kerangkeng Pengadilan Tipikor. Penampilan wanita 27 tahun kini sudah sedikit berbeda. Yang awal ditahan lalu tak menggunakan jilbab kini tampil berkerudung. Dia tetap melepaskan senyum dari balik jeruji yang memisahkan harian ini dengannya sambil ngobrol-ngobrol.

Tak disangka, awalnya alumni D3 Akuntansi Unsri Palembang 2008 tampak cuek. Langsung harian ini salami ternyata dia tanpa malu-malu lantas respon diawali basa-basi. Meski berupaya tegas, namun tampak ada raut rasa tak ikhlas ia harus menanggung sendiri kasus yang menerpanya itu.

Dia sempat menguraikan profil pribadi. Dimana dia yang masih single merantau ke Bangka setelah tahun 2008 tamat Unsri. Dia kelahiran Palembang, namun ayahnya sempat dinas di DPU Bangka.

“Tiga bulan tamat kuliah, dari situ saya ikut tes di Bangka. Diterima langsung dari tes itu,” ceritanya.

Dia mengakui kesal dengan kondisi hukum yang menjeratnya. Kekesalan itu dipicu dirinya yang hanya menjadi tumbal atas kasus ini. Tetapi sayang dia masih ogah membocorkan secara gamblang siapa otak serta pihak yang harus bertanggung jawab selain dirinya.

“Kalau sekarang gak mau dulu. Nanti saja saat sidang ya,” janjinya.

Dia meminta wartawan ini agar mengikuti terus jalanya persidangan. Baginya nanti ada yang dibuka, tetapi hanya di persidangan saja. Dia sendiri aku pasrah dengan hukum yang menjeratnya. “Di sidang saja,” ujarnya.

Terkait dengan aliran uang korupsi yang dicuci ke bisnis tanah kavling di Kampak, butik di BTC, pupuk hingga jalan-jalan dengan seseorang ke luar negeri, semua itu dibantah Selpi. Semua tidak benar. Dia bahkan mengatakan tak memiliki rumah pribadi melainkan kos, baik di Sungailiat maupun di Pangkalpinang.

“Gak ada, kata siapa itu, rumah saja kos,” cetusnya.

Soal uang korupsi itu mengalir kemana, sedikit bocoran datang dari penasehat hukumnya, Jaelani sebelum sidang dimulai. Jaelani berujar pencucian uang yang dituduhkan kepada kliennya itu tidak benar. Uang itu habis dihappy-happy saja. Tetapi sayang happy-happy yang bagaimana Jaelani tidak mau merinci secara gamblang.

“Buktikan saja kalau klien saya ada cuci uang di bisnis apapun. Gak ada itu, abis senang-senang saja. Kan uang Rp 1 milyar itu gak banyak, kita saja yang nyebutnya banyak, kalau dibuat senang-senang pasti habislah,” sebutnya.

Disinggung uang mengalir ke pejabat dan PNS lainnya, dia sudah meminta agar Selpi buka-bukaan saja.

“Biar Selpi buka di sidang saja,” harapnya.

Selama persidangan berlangsung kemarin, tak tampak sesama PNS yang hadir guna memberi dukungan semangat. Hanya tampak seorang paman Selpi, Yudin yang hadir mendengar pembacaan dakwaan sedari awal hingga akhir. Kepada ponakanya itu, Yudin yang mengaku dari Bengkulu meminta Selpi buka-bukaan saja.

“Mana mungkin seorang diri korupsi seperti itu, dia PNS baru, pasti ada pihak lain yang harus bertanggung jawab,” sebutnya. (kbc).

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here