Beranda Utama Buntut Kisruh Pemilihan Pantia Dana Kompensasi, Nelayan Geruduk DPRD Bangka

Buntut Kisruh Pemilihan Pantia Dana Kompensasi, Nelayan Geruduk DPRD Bangka

53
BAGIKAN

DPRD Akan Panggil Sekda, Kepala Dinas Kelautan, Camat, PT Timah.

SUNGAILIAT – www.kabarbabel.com, Buntut panjang kisruh pemilihan panitia pengelola pengawas dan kompensasi KIP yang diberikan kepada masyarakat pesisir masih diprotes sebagian nelayan karena dianggap tidak fair. Dewan akan memanggil Sekda, Camat dan PT Timah.

”Kalau memang persoalannya kisruh terus, kita akan panggil sekda, camat dan PT Timah, esok (Selasa 12 September 2017). Untuk itu diminta kepada para nelayan untuk sabar dan menjaga kondusi kondusif,” tegas Ketua DPRD Bangka, Parulian Napitupulu dalam rapat pertemuan dengan para nelayan di Gedung DPRD Bangka, Senin (11/9/2017).

Dalam pertemuan antara dewan dengan 20 orang nelayan, Ketua DPRD Parulian Napitupulu didampingi, Mulkan, Hendra Yunus, dan Firdaus Johan. Sementara dari nelayan hadir, H Nono, H Bidin, Saidil serta para nelayan.

Ditegaskan Parulian, DPRD sudah mendengar apa yang diungkapkan para nelayan, yaitu mengenai persoalan pemilihan ketua panitia pengelola pengawas dan kompensasi dari KIP untuk para nelayan. Dan para nelayan ini protes karena pemilihan tidak fair dan cacat hukum.

“Untuk itu kita akan meminta keterangan dari pihak lain yang terkait, sehingga keterangannya seimbang. Namun kita segera memanggil Sekda, kepala dinas kelauatan, camat, PT timah untuk menyelesaikan persoalan tersebut,” ungkap Parulian.

Anggota DPRD Bangka lainnua, Mulkan, mengatakan bila dilihat persoalan yang muncul, bahwa Camat Sungailiat sudah terlalu jauh melangkah. Maka akan dipanggil dan diminta untuk menjelaskan duduk persoalannya.

‘Saya minta warga nelayan bersabar dan jangan membuat keributan sebelum persoalannya tuntas. Warga harap sabar dan dewan akan menyelesaikan persoalan dengan baik,” tutur Mulkan.

Mulkan pun sempat menyinggung mengenai aturan yang dibuat oleh kecamatan dan menurut Mulkan, bahwa itu pengumuman bukan surat aturan pemilihan.

“Saya juga habis pikir, kenapa camat bisa membuat surat seperti itu,” katanya.

Sementara Hendra Yunus berharap kepada warga untuk tenang dan jangan membuat keributan. Dewan berupaya menyelesaikan persoalan dengan semaksimal mungkin.

“Kita menunggu keterangan dari Sekda, kepala dinas Kelautan, camat serta PT Timah,” ujarnya.

Disisi lain utusan para nelayan, Saidil, H Bidin tetap meminta pemilihan di ulang karena dalam pemilihan dinilai sudah cacad hukum. “Kita sudah jelaskan segamblang mungkin kronologi pemilihan dan banyak atuaran yang dilanggar. Seyogianya pemilihan di ulang,” ujarnya. (eru).

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here