Beranda Bangka Penangkaran Penyu dan Pembangunan Talud Tongaci Disinyalir Tanpa Izin Lengkap

Penangkaran Penyu dan Pembangunan Talud Tongaci Disinyalir Tanpa Izin Lengkap

135
BAGIKAN

*Pihak Tongaci Akan Jumpa Pers Kepada Awak

SUNGAILIAT -www.kabarbabel.com, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Simpul Babel menduga pembangunan breakwater atau talud serta penangkaran penyu di kawasan pariwisata Pantai Tongaci Sungailiat oleh Sian Sugito selaku pengelola pantai tersebut syarat dengan kekurangan dokumen dan syarat kekurangan perizinan.

“Berdasarkan hasil investigasi kami, kawasan pantai Tongaci ini merupakan kawasan pariwisata. Namun di sini, ada syarat syarat yang harus dipenuhi dalam mengembangkan kepariwisataan seperti talud dan penangkaran penyu yang syarat kekurangan kelengkapan dokumen dan perizinan,”ujar Ketua LSM Simpul Babel Ujang Suprianto, Ar kepada sejumlah awak media di Sungailiat,Jumat (19/5/2017).

Ujang menjelaskan,dalam melakukan pengembangan kepariwisataan di lokasi yang dimaksud, pihak pengelola seharusnya melengkapi dokumen serta perizinan dalam mengembangkan kegiatan kepariwisataan di pantai Tongaci.

“Karena berdasarkan Permen Lingkungan Hidup nomor 5 tahun 2012 itu di atur bahwa izin kegiatan pembangunan breakwater atau talud ini izinnya harus dokumennya Amdal, bukan UKL, UPL,”katanya.

Kendati sudah diatur didalam Permen Lingkungan Hidup terkait pembangunan talud yang mana perizinannya menggunakan dokumen Amdal, pihak pengelola tetap menggunakan dokumen yang lama berupa UKL UPL.

“Oke la ketika beberapa tahun yang lalu pengelola ini membangun Tongaci ini masih dalam tahap UKL UPL. Tetapi ketika ini sudah meningkat dan ada penangkaran penyu yang diatur dalam UU nomor 5 tahun 1990 tentang pemanfaatan satwa liar, harus kegiatan ini ditingkatkan menjadi Amdal, bukan UKL UPL,”katanya.

Ujang menilai pemerintah daerah ini melalui dinas terkait telah lalai dalam melakukan pengawasan dan mengontrol pengembangan pariwisata yang ada di daerah ini.

“Kenapa ini tidak diingatkan, dan ini sudah bertahun tahun. Masa dokumennya masih UKL UPL saja,”katanya.

Selain itu,Ujang juga mengkritisi masalah penangkaran tukik babel di pantai Tongaci yang diduga syarat kekurangan dokumen dan perizinan oleh pihak pengelola.

Karena menurutnya, untuk penangkapan tukik itu sendiri sudah diatur didalam Undang Undang Nomor 5 tahun 1990 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1999 tentang pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar seperti yang tercantum di dalam pasal 1 ayat 2 yakni penangkaran adalah salah satu upaya memperbanyak melalui pengembang biakan dan pembesaran tumbuhan atau satwa liar.

“Jadi di dalam penangkaran penyu itu, si penangkar penyu ini wajib dan harus sertifikasi dan memiliki tenaga ahli. Selain itu daftar bibitnya ini dari mana, kemudian ada masa tenggang waktunya, dia dilepaskan kemana, kuota pengambilannya dimana. Nah ini harus jelas,”katanya.

Oleh karena itu, Ujang meyakini untuk kegiatan penangkapan penyu di pantai Tongaci itu diduga tidak dilengkapi dokumen serta perizinan yang lengkap mengingat di daerah ini BKSDA bersifat perwakilan saja.

“Karena berdasarkan investigasi kami dengan BKSDA Provinsi Babel yang katanya hanya bagian dari BKSDA Sumatera Selatan, ternyata provinsi ini belum memiliki BKSDA. Ini amat sangat disayangkan. Padahal provinsi ini berdiri sudah 17 tahun,”katanya.

Ujang berharap kepada pemerintah daerah ini untuk melakukan tindakan tegas. Pasalnya jika hal tersebut dibiarkan,Ujang mensinyalir pihak pengelola menjadi pariwisata tersebut sebagai topeng demi kepentingan pribadinya.

“Jangan menjadi topeng. Ngomong pariwisata dan ada tukik babel di sini. Kalau tukiknya mati, siapa yang bertanggung jawab,”katanya.

Ujang pun meminta Bupati Bangka atau pihak terkait daerah ini untuk menutup sementara aktifitas di pantai Tongaci sebelum memiliki perizinan yang lengkap.

“Kita sudah buat surat dan kita kasih waktu 1 minggu. Tapi kalau tidak ada tanggapan juga, kita akan surati menteri dan kita juga sudah ber WA dengan kawan kawan di Kementrian lingkungan hidup untuk menyampaikan data-data terkait hal ini,”katanya.

Ujang menambahkan, pihaknya juga akan menyurati pihak kepolisian dan kejaksaan daerah ini untuk melakukan penegakan hukum terkait dugaan pantai Tongaci yang syarat akan kekurangan kelengkapan dokumen dan perizinan.

Terkait hal ini pihak Tongaci saat diupayakan konfirmasi menyatakan akan menyampaikan secara resmi pada Sabtu (20/5/2017) pukul 11.00 WIB. Jumpa pers pihak Tongaci akan dilakukan pada pantai yang berlamat di Jalan Laut Kelurahan Matras Kecamatan Sungailiat. (kbc).

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here