Beranda Babel Dewan Provinsi Kecam Pengangkatan Bangkai Kapal di Muntok dengan Dalih Pembersihan Alur...

Dewan Provinsi Kecam Pengangkatan Bangkai Kapal di Muntok dengan Dalih Pembersihan Alur Pelayaran

86
BAGIKAN

*Minta SK Izin Pengangkatan Dicabut

PANGKALPINANG – www.kabarbabel.com, Anggota DPRD Babel asal Kabupaten Bangka Barat, Deddi Wijaya angkat bicara terkait keluarnya Surat Keputusan (SK) Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan RI untuk pembersihan alur pelayaran Muntok. SK yang juga memperkenalkan pengangkatan bangkai kapal tersebut ia minta segera dicabut.‎

“Meski pihak perusahaan sudah mengantongi izin sesuai SK Dirjen Perhubungan Laut, perlu adanya pencabutan izin. Kami akan bersama-sama turun langsung ke lokasi untuk menghentikan aktivitas itu bila sudah mulai berjalan. Kita anggota DPRD dapil Bangka Barat sangat tidak setuju, kita bisa bersama-sama turun ke lapangan menghentikan aktivitas tersebut. Kalau memang belum dimulai kita minta gubernur mengusulkan ke pusat agar izin itu dicabut!,” pinta Deddi ketika dihubungi wartawan, Kamis (6/4/2017).

Deddi menilai, ‎adanya bangkai kapal selama ini tidak mengganggu pelayaran sehingga patut diduga aktivitas pengangkatan bangkai kapal perang tentara Jepang dengan dalih pembersihan alur pelayaran hanya kedok dan akan mengakibatkan rusaknya aset Babel yang bernilai sejarah dan pariwisata.

“Kapal itu persoalannya selama ini tidak menganggu pelayaran, pemerintah harusnya berusaha membuat wisata sejarah. Penyelam sudah pernah berupaya ke situ melihat kondisi di sana,” tukasnya.

Baca :http://www.kabarbabel.com/2017/04/05/syarli-kalau-dibiarkan-aset-bersejarah-babel-akan-hilang/
Dalam hal ini apakah ‎pihak pemkab atau pemprov kecolongan, pihaknya akan melakukan koordinasi lanjutan yang pasti diakuinya ia sama sekali tidak mengetahui persoalan ini hingga munculnya SK dari kementrian ke PT Karya Benoa Raya. Ia berjanji akan melihat seperti apa kondisinya untuk menentukan langkah konkrit lanjutan.‎

“Yang jelas kecolongan pemkab dan provinsi. Kita akan lihat seperti apa, kita akan koordinasikan kembali. Selama ini kami tidak mengetahui. Langkah kita, khususnya saya di komisi III mitra dinas perhubungan akan minta mereka ke kementrian untuk mengecek perizinan itu. Kalau benar mereka mengeluarkan izin kita minta izin itu untuk dicabut,” sebut Deddi.

Anggota DPRD Babel dapil Babar lainnya, Bong Ming Ming menilai aktivitas tersebut menyebabkan Babel kembali kehilangan salah satu aset yang bernilai sejarah. Dalam hal ini semestinya pemerintah berfikir cerdas, karena area tersebut adalah salah satu spot diving dan bisa dijadikan salah satu andalan di bidang pariwisata.

“Harusnya ada inovasi, diapakan agar menarik daripada diangkat, hilang lagi aset bernilai kita. Kita sangat tidak sepakat apabila itu diangkat.‎
Dari awal kita sudah pernah bilang, jangan pernah ada seperti itu lagi. Sebelumnya pernah diangkat kapal, sangat kita sayangkan karena banyak potensi yang bisa kita ambil dari sana,” jelasnya.

Lebih lanjut ia katakan, tidak perlu ada investasi apabila merusak. Sebagai masyarakat Bangka Barat ia meminta pihak perusahaan menghentikan aktivitasnya dan tidak lagi melakukan hal itu.

“Kami masyarakat Bangka Barat bisa kalau hanya mau merusak tidak perlu jauh-jauh orang luar datang ke sini. Harusnya, bagaimana kita investasi dengan cerdas membuat itu jadi peluang, dengan pola yang benar, berefek positif ke masyarakat,” sebut Bong Ming Ming. (vna).‎

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here